PT Halmahera

BI: Bank Perkreditan Rakyat Kebal Krisis

2009-03-13T10:47:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Bank Indonesia (BI) menyatakan, industri bank perkreditan rakyat (BPR) memiliki daya tahan relatif baik, dan belum banyak terpengaruh oleh krisis keuangan global.

''Ini antara lain ditunjukkan oleh peningkatan fungsi intermediasi, sehingga tetap mampu mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi khususnya skala mikro kecil dan menengah,'' kata Kepala Biro Pengembangan BPR dan UMKM Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM BI, Khairil Anwar.

Dia menyatakan hal itu dalam seminar penguatan lembaga keuangan mikro sebagai lembaga pembiayaan UMKM di era krisis keuangan global di Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (Desember 2000-Desember 2008), industri BPR tumbuh signifikan tercermin dari pertumbuhan aset 27,65 persen, pertumbuhan kredit 27,87 persen, dan pertumbuhan dana pihak ketiga 27,86 persen per tahun.

Ia menyebutkan, dalam kondisi krisis global (September - Desember 2008), aktivitas penghimpunan dana meningkat mengikuti trend pertumbuhannya yaitu sebesar satu persen.

Trend penyaluran kredit sedikit berfluktuasi dengan rata-rata penurunan sekitar 0,3 persen yang berpengaruh pada sedikit merosotnya rasio LDR menjadi sebesar 82,55 persen.

''Hal ini antara lain diakibatkan oleh menurunnya sumber dana dari linkage program bank umum dengan rata-rata penurunan sejak awal krisis hingga akhir tahun sebesar 1,83 persen,'' katanya.

Kondisi krisis yang juga berimbas pada sektor riil berpengaruh pada peningkatan NPL BPR (gross) menjadi sebesar 9,88 persen (akhir 2008) dibanding posisi September 2008 sebesar 6,98 persen.

''Secara industri, CAR BPR masih terjaga stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,01 persen atau 23,34 persen pada Desember 2008,'' katanya.

Ia menyebutkan, per Desember 2008, jumlah BPR mencapai 1.772 BPR dengan total aset Rp 32,53 triliun, dana pihak ketiga Rp 21,34 triliun, dan penyaluran kredit Rp 25,47 triliun. (Antara News/id)

Kalla Perintahkan Bank BUMN Turunkan Suku Bunga

2009-03-13T10:44:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom - Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla memerintahkan bank-bank pemerintah untuk memelopori penurunan suku bunga pinjaman menyusul telah diturunkannya BI rate pada angka 7,75.

''Kami akan turunkan bunga, dipelopori bank-bank BUMN,'' kata Wapres M. Jusuf Kalla saat menutup Sidang Dewan Pleno I Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Rabu (11/3).

Pekan lalu Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate sebesar 50 basis point sehingga menjadi 7,75. Namun masyarakat masih mengeluhkan karena bunga pinjaman pada perbankan belum turun.

''Tapi jangan minta bunga deposito naik. Ini pengusaha maunya bunga turun tetapi kalau bunga deposito maunya naik,'' kata Wapres.

Dalam kesempatan itu Wapres juga meminta para pengusaha Hipmi tidak hanya berpidato saja untuk mencintai dan menggunakan produksi dalam negeri, tetapi juga melaksanakannya.

Wapres mencontohkan gerakan menggunakan sepatu dalam negeri. Saat ini, tambah Wapres, setiap ada acara di kantor, dirinya selalu mengecek para tamunya apakah menggunakan sepatu produksi dalam negeri atau tidak.

''Karena sepatu ini soal nasionalisme. Bayangkan Amerika Serikat bisa dipermalukan dunia hanya karena lemparan sepatu,'' kata Wapres yang disambut tawa.

Menurut Wapres sejak sebulan dilakukan kampanye penggunaan sepatu dalam negeri, ternyata dampaknya telah meningkatkan permintaan sepatu hingga 20 persen. Karena itu, tambah Wapres, hal ini diharapkan bisa mengurangi dampak krisis. (Antaranews/ww/ysoel)

Bappebti Bantah Hentikan Pemeriksaan Graha Finesa Berjangka

2009-02-17T11:13:00.005+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Departemen Perdagangan, Deddy Saleh menyatakan, pihaknya terus melakukan penyelidikan terhadap PT Graha Finesa Berjangka (GFB) terkait kasus penipuan investasi oleh perusahaan Malaysia itu.

Pertanyaan itu mengemuka karena nasabah GFB yang dirugikan, dalam sidang praperadilan yang dighelar 2-10 Februari lalu menduga Bapeppbti telah menghentikan penyelidikan terhadap kasus penipuan berkedok investasi dari perusahaan Malaysia itu.

''Kami telah menyampaikan di persidangan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan PT GFB tidak hanya menyangkut perkara di bidang perdagangan berjangka komoditi saja, tetapi juga adanya dugaan tindak pidana lainya,'' kata Deddy Saleh di Jakarta, Jumat (13/2).

Sebelumnya, nasabah PT GFB meminta agar majelis hakim PN Jakpus menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh Bappebti tidak sah dan bertentangan dengan hukum, yang tidak lain akibat penyelidikan investasi miliaran rupiah milik nasabah tidak dilanjutkan kembali oleh pihak Bapebbti.

''Bappebti melakukan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan sampai saat ini penyidikan masih terus berlangsung,'' kata Deddy.

Berdasarkan kordinasi antar-instansi terkait itulah, majelis hakim berpendapat, tidak benar Bappebti telah melakukan penghentian penyidikan perkara, dan Bappebti menyatakan menolak permohonan nasabah pialang berjangka secara menyeluruh.

Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Nasabah PT. GFB menyatakan bahwa Bappebti telah menghentikan penyidikan perkara didasarkan tidak dijawabnya surat Pemohon Nomo-r 03/SP/MKS/I/2008 tanggal 17 Januari 2008, Surat Nomor 011/SP/MKS/III/2008.

Kemudian Surat Nomor 01/SP/MKS/I/2009 tanggal 6 Januari 2009, dengan dalil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada Juli 2008 lalu, berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti dan audit PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Kliring Berjangka Indonesia KBI), izin usaha PT GFB dicabut karena ditemukan pelanggaran dibidang perdagangan berjangka komoditi.

Dengan pencabutan izin usaha tersebut, para nasabah yang memiliki kepentingan terkait dengan transkasi di kedua perusahaan tersebut menuntut penyelesaiannya sesuai perundangan yang berlaku. (T.Ve/ysoel)

Surabaya Punya Pusat Deteksi Kelainan Anak

2009-02-10T16:02:00.001+07:00

Surabaya, Kominfo Newsroom -- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim mendisain pusat deteksi anak pertama di Indonesia atau Assessment Baby and Children Development early (ABCDe) di Siloam Hospitals Surabaya, untuk mengetahui kelainan anak secara dini dengan memberikan rangsangan permainan.

Terjadinya kelainan pertumbuhan pada anak, sebagian besar disebabkan ketika anak melalui masa kritis atau sebuah periode perkembangan otak kurang optimal, demikian Humas IDAI Jatim, dr Ahmad Suryawan SPa(K), dalam keterangan persnya di Siloam Hospitals Surabaya, Senin (9/2).

Hal ini apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan yang permanen. Agar tidak mengalami kelainan itu, hendaknya orang tua mendeteksi secara dini, sehingga saat melalui periode kritis dapat berjalan secara optimal.

''Lingkungan yang kurang bersahabat serta diperberat dengan kesibukan orang tua saat ini akan mengancam pertumbuhan anak,'' ujar Ahmad yang juga Manager dan konsultan klinik deteksi dini.

Selain itu, pola asuh yang selalu diserahkan pada baby sitter menyebabkan semakin tingginya risiko anak mengalami keterlambatan pertumbuhan. Untuk mencegahnya, sedapat mungkin memeriksakan anak pada dokter ahli secara rutin serta menyediakan waktu dalam mengasuh anak sendiri.

Pola hidup yang semakin beragam menyebabkan orang tua hanya mempunyai prinsip asal anak bisa hidup, bukan lagi hidup dan sehat. ''Sekarang itu, yang penting hidup bukan normal,'' katanya.

Dalam pusat deteksi anak ini, akan menciptakan terobosan baru dalam penelitian yang berfungsi mengobati penyakit yang disebabkan fisik, psikologi, sosial serta tumbuh kembang.

Disamping itu, anak-anak akan mendapatkan pelayanan imunisasi, medical check-up, dan berbagai kesehatan anak, dan adanya pusat deteksi anak secara dini ini merupakan sebuah tuntutan zaman.

''Kami disain secara modern dengan fasilitas bertaraf internasional, sehingga orang tua di Indonesia tak perlu keluar negeri dalam memeriksakan anaknya,'' ujarnya. (www.d-infokom-jatim.go.id/mul / toeb )

Presiden Sumpah Ketua MA Baru

2009-02-10T16:00:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil sumpah jabatan Harifin A. Tumpa sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2009 hingga 2014, dalam suatu upacara di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/2).

Selain Harifin, Kepala Negara juga mengambil sumpah jabatan Abdul Kadir Mappong dan Ahmad Kamil masing-masing sebagai Wakil Ketua MA bidang Yudisial dan Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial untuk periode yang sama.

Usai pengambilan sumpah jabatan, Harifin menegaskan lembaga yang dipimpinnya akan langsung menertibkan berbagai persoalan yang belum tuntas, diantaranya pemberantasan mafia peradilan dan penertiban rekening liar.

''Kita akan hilangkan itu semua, insya Allah. Sementara untuk rekening liar kami juga telah bicara dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),'' katanya.

Harifin A Tumpa terpilih mengantikan Bagir Manan sebagai Ketua MA pada pemilihan ketua di Sidang Paripurna MA Luar Biasa di Jakarta pada 15 Januari 2009 lalu. (T.tr/toeb)

Boeing 777 Garuda akan Terbang ke Amsterdam

2009-02-10T15:58:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– PT Garuda Indonesia berencana membuka kembali rute penerbangan ke Eropa mulai Juni 2009, bila pencabutan larangan terbang (travel ban) pada pertengahan 2009 ini jadi dilaksanakan.

Sekretaris Perusahaan Garuda Indonesia Pujobroto mengatakan, persiapan untuk membuka kembali rute ke Eropa hingga kini masih terus dilakukan meski larangan terbang bagi Indonesia ke sana masih belum dicabut.

Pujo menjelaskan, sejumlah persiapan seperti pemilihan pesawat wide body seperti Boeing 747-400 dan penentuan rute masih terus dilakukan.

Selain itu, bersamaan dengan kedatangan 10 unit armada baru jenis B777-300ER, perusahaan juga berencana membuka kembali rute penerbangan jarak jauh tanpa henti dari Jakarta ke Amsterdam (Belanda) mulai awal 2010

B777-300ER merupakan pesawat berbadan lebar termuda di kelasnya dan mampu terbang nonstop selama 15 jam.

Sebelumnya , Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan, pemberlakuan larangan terbang terhadap seluruh maskapai Indonesia oleh Uni Eropa bukan dilandasi pada pemeriksaan terkait keselamatan seperti yang selama ini digembar-gemborkan Eropa. Akan tetapi lebih karena persepsi Uni Eropa terhadap Indonesia.

Kejadian ini berawal karena Eropa kesal setelah surat yang dikirim tak kunjung mendapat respons. Jadi, mereka menerapkan larangan terbang tanpa audit dan hanya mengandalkan persepsi. Padahal setelah diperiksa, beberapa maskapai nasional seperti Garuda tidak punya masalah karena sesuai standar internasional.

Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keselamatan. Perbaikan pun telah dilakukan sesuai dengan teknis yang diperlukan dan disyaratkan Komisi Eropa.

Pelarang an terbang terhadap 51 maskapai Indonesia ke Eropa terjadi sejak Juli 2007 dan berlangsung hingga saat ini. (T. De/id/c)

Bandara Ngurah Rai Tutup 26 Maret 2009

2009-02-10T15:56:00.001+07:00

Denpasar, Kominfo Newsroom -- Bandara Internasional Ngurah Rai Bali di Tuban, Kabupaten Badung, kembali akan ditutup untuk penerbangan selama 24 jam pada Hari Suci Nyepi tahun baru Saka 1931 yang akan jatuh pada hari Kamis, 26 Maret 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika telah mengirim surat kepada Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menkominfo dan 29 instansi di Bali maupun Jakarta, kata Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Propinsi Bali Ir Ida Bagus Made Parsa, MM di Denpasar Selasa.

Penutupan sementara Bandara Ngurah Rai bertepatan Hari Suci Nyepi nanti merupakan yang kesebelas kalinya sejak tahun 1999.

Surat edaran Gubernur Bali Nomor 003.2/6509 DPIK tertanggal 10 Nopember 2008, atau sejak lima bulan menjelang penutupan itu, telah disampaikan ke berbagai pihak.

Bandara Internasional Ngurah Rai juga telah meneruskan surat edaran tersebut kepada seluruh perusahaan penerbangan dalam dan luar negeri, agar saat umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi nanti maskapai penerbangan tidak menerbangi Bali.

''Surat edaran tersebut oleh Menlu Hassan Wirayudha diharapkan bisa diteruskan kepada seluruh duta besar Indonesia di mancanegara guna diinformasikan kepada masyarakat internasional,'' kata Ida Bagus Parsa.

Penutupan Bandara Ngurah Rai selama 24 jam untuk semua jenis penerbangan, baik domestik maupun internasional, sesuai surat Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, 1 September 1999 nomor AU/2696/DAU/796/99, perihal pengoperasian Bandara Ngurah Rai dan diperkuat dengan surat edaran Gubernur Bali.

Surat edaran Gubernur Bali tersebut berisi larangan yang wajib ditaati semua pihak di Bali, ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah (sipil, TNI dan Polri), serta lembaga swasta, lembaga keagamaan, lembaga adat, maupun perusahaan penerbangan dan perusahaan pelayaran.

Menurut Ida Bagus Parsa, PT (Persero) Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai jauh sebelumnya telah menyampaikan pengumuman penutupan sementara Bandara Ngurah Rai tersebut kepada semua perusahaan penerbangan internasional, baik di dalam dan luar negeri.

Sosialisasi dilakukan sejak dini, termasuk keterlibatan biro perjalanan wisata dan kalangan hotel untuk memberikan informasi sejak awal kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali.

Bandara Ngurah Rai Bali kembali ditutup sementara selama 24 jam pada hari Kamis, 26 Maret 2009, sejak pukul 06.00 Wita hingga pukul 06.00 waktu setempat keesokan harinya.

Umat Hindu pada hari itu melaksanakan Tapa Brata Penyepian, yakni empat pantangan yang wajib dilaksanakan dan dihormati oleh umat lain, meliputi Amati Geni (tidak menyalakan api), Amati Karya (tidak melakukan kegiatan), Amati Lelungan (tidak bepergian) dan Amati Lelanguan (tidak mengumbar hawa nafsu maupun tidak mengadakan hiburan/bersenang-senang).

Dengan mengetahui informasi Hari Raya Nyepi, sekaligus penutupan sementara Bandara Ngurah Rai, pelancong dari berbagai negara diharapkan dapat terbang ke Bali sehari lebih awal atau menunda keberangkatannya sehari setelah Nyepi.

Ida Bagus Parsa menjelaskan, penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai selama ini tercatat sepuluh kali pada tahun-tahun sebelumnya selalu berlangsung cukup sukses, aman dan tertib.

Seperti saat Hari Raya Nyepi tahun-tahun sebelumnya, penerbangan domestik dengan tujuan akhir dan keberangkatan pertama dari Bandara Ngurah Rai ditiadakan.

Penerbangan transit masih diizinkan, namun dilarang mengangkut penumpang dengan tujuan akhir Denpasar atau berangkat dari Denpasar, kecuali penumpang transit yang sudah ada di bandara Ngurah Rai Bali.

Hal itu mengingat penumpang tujuan Bali tidak akan bisa pergi kamana-mana kecuali di bandara saja. Demikian pula jika mengangkut penumpang yang dari Bali, mereka juga tidak akan bisa mencapai bandara karena segala jenis kendaraan dilarang beroperasi saat umat Hindu 'mengurung' diri dalam rumahnya masing-masing.

Sementara penerbangan internasional dengan tujuan akhir dan keberangkatan pertama di Bandara Ngurah Rai juga ditiadakan, kecuali penerbangan transit tetap diijinkan. Namun dilarang mengangkut penumpang tujuan akhir Denpasar, atau berangkat dari Denpasar, kecuali mengangkut penumpang transit yang sudah ada di bandara.

''Penerbangan lintas `technical landing` dan `emergency landing` tetap diijinkan, namun awak pesawat dan penumpang harus tetap berada di wilayah Bandara Ngurah Rai selama umat Hindu melaksanakan Tapa Brata Penyepian,'' tutur Ida Bagus Parsa.(Antara/toeb)

PELNI Akhirnya Turunkan Tarif Juga

2009-02-10T15:55:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) hingga kini masih menunggu persetujuan Departemen Perhubungan (Dephub) untuk menurunkan tarif kapal penumpang jarak jauh.

Corporate Secretary PT Pelni, Abubakar Goyim di Jakarta, Kamis (5/2) menjelaskan, perusahaan sudah melakukan penghitungan penurunan tarif penumpang dari Rp415 per penumpang mile menjadi Rp412 per penumpang mile.

''PT Pelni beberapa hari lalu telah mengajukan hitung-hitungan itu kepada Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Dephub,'' katanya.

Apabila disetujui, lanjut Goyim, maka tarif kapal penumpang yang berlaku saat ini, khususnya untuk jarak jauh, misalnya Jakarta–Jayapura, dapat diturunkan yang berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 80.000.

Dengan diturunkannya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar per 15 Januari 2009 lalu, katanya, masyarakat transportasi diimbau untuk segera menyesuaikan tarif yang selama ini berlaku dengan ketentuan baru. Tak terkecuali BUMN ini. (T.De/ysoel)

Busway Lebak Bulus - Harmoni Beroperasi 14 Februari

2009-02-10T15:54:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta mulai mengoperasikan koridor VIII bus Transjakarta (busway) (Lebakbulus-Harmoni), Sabtu, 14 Februari 2009.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Hendah Sunugroho, mengatakan, BLU Tranjakarta telah memberikan laporan kepada Dinas Perhubungan DKI terkait pelaksanaan pengoperasian busway koridor VIII pada 14 Februari 2009.

''Kepala BLU Transjakarta sudah memastikan Koridor VIII akan dioperasikan 10 hari lagi yaitu pada 14 Februari,'' ujarnya, Rabu (4/2).

Kendati demikian, layanan angkutan tidak akan berjalan penuh, melainkan hanya setengah rute, yaitu Lebak Bulus-Daan Mogot. ''Meksi baru dioperasikan setengahnya, bukan berarti tidak ada konektivitas dengan halte-halte di koridor lainnya,'' kata Hendah.

Dia memastikan, Dishub DKI dan BLU Transjakarta akan mengoperasikan rute secara optimal dan efisien untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta terhadap transportasi massal yang aman, cepat, dan nyaman.

Untuk kebutuhan armada, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengoptimalkan armada bus yang sudah ada dari Koridor I-VII. Terkait jumlah armada yang digunakan, ia meminta menanyakan langsung kepada Kepala BLU Transjakarta Daryati Asrining Rini.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, koridor VIII memerlukan 45 armada yang pengadaannya dilakukan dengan cara lelang. Kemudian koridor IX memerlukan 97 armada. Sebanyak 41 unit pengadaannya dilakukan melalui lelang sementara 56 unit lain dipenuhi oleh konsorsium. Terakhir, koridor X membutuhkan 64 armada. Sebanyak 27 unit melalui lelang dan 37 unit dari konsorsium.

Koridor VIII memiliki 17 halte, diantaranya halte Metro Pondok Indah, Simpangan Daan Mogot dan Jalan Panjang. Panjang lintasan Koridor VIII mencapai 26 kilometer.

Sedangkan rute koridor ini meliputi Terminal Lebak Bulus-Jl Ciputat Raya- Jl TB Simatupang-Pasar Jumat-Jl Pondok Indah-Jl Iskandar Muda-Jl Teuku Nyak Arif-Jl Letjen Soepomo-Jl Panjang-Jl Daan Mogot-Jl S Parman- Jl Tomang Raya-Jl Kyai Caringin-Jl Balik Papan-Jl Suryopranoto- Jl Harmoni.( www.beritajaka rta.com mul/toeb )

Tersedia Rp 171 Triliun untuk 32 Ribu Desa Tertinggal

2009-02-10T15:44:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy mengatakan, tahun 2009 ini kementriannya menyiapkan anggaran Rp 171 triliun untuk mengentaskan segera pembangunan 32 ribu desa tertinggal di seluruh Indonesia.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 171 triliun atau sekitar 55 persen dari APBN 2009 tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran tahun 2008 yang besarnya hanya 17 persen dari total anggaran APBN 2008 yang lalu.

''Dukungan dana sebesar itu akan diwujudkan dalam bentuk bantuan anggaran pembangunan sebesar Rp250 juta per desa,'' katanya di Jakarta , Selasa (3/2).

Edy menjelaskan, bantuan anggaran bagi 32 ribu desa tertingal tersebut merupakan bagian dari program penangulangan desa tertinggal.

''Kami harap dalam lima tahun ke depan sudah tidak ada lagi yang dinamakan desa tertinggal,'' jelasnya.

Selain menyiapan anggaran besar, Kementerian PDT juga memusatkan upaya perbaikan daerah tertinggal khususnya daerah-daerah di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan beberapa institusi pendamping.

Program pemberdayaan yang akan dilaksanakan misalnya dalam bentuk perkebunan rakyat secara nasional dengan menggandeng institusi dari negara tetangga, yaitu Malaysia, dengan University of Malaya sebagai konsultan khusus perkebunan rakyat.

Untuk itu Edy meminta kepada institusi pendamping yang telah terpilih nanti dapat membuat program pemberdayaan rakyat secara nasional.

20 ribu dolar AS

Edy menjelaskan bahwa tugas dari kementrian yang dipimpinnya akan selesai jika pendapatan perkapita masyarakat Indonesia semakin membaik atau berada pada posisi 20 ribu dolar AS.

Saat ini pendapatan perkapita penduduk Indonesia berada pada posisi cukup rendah, yakni sekitar 1.800 dolar AS.

Dijelaskan, pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Pembangunan daerah tertinggal, katanya, berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya.

''Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan, bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dan daerah maju,'' katanya.

Kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal, katanya, memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

''Perlu perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi mempunyai potensi untuk maju namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terjadinya konflik sosial maupun politik,'' katanya. (T.Az/ysoel)

Soka University Beri Doktor Perdamaian kepada Kalla

2009-02-04T15:54:00.001+07:00

Hachioji, Kominfo Newsroom -- Wapres Jusuf Kalla menerima gelar akademik Doktor Kehormatan (Honoris Causa) perdamaian dari Soka University, Jepang, karena dinilai berjasa dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian di antara umat manusia, khususnya di Indonesia.

Penganugerahan itu berlangsung di aula Soka University di kota Hachioji, dekat Tokyo, Senin (2/2) oleh Rektor Soka University Prof. Hideo Yamamoto dan disaksikan oleh pendiri Soka Gakkai International Daisaku Ikeda serta sejumlah pejabat dari Indonesia seperti Mendiknas Bambang Sudibyo dan Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar.

Menurut Yamamoto, upaya Wapres Jusuf Kalla dalam menyelesaiakan konflik di Poso, Maluku dan Aceh merupakan sumbangan besar bagi kemanusiaan karena mampu mewujudkan perdamaian. ''Hal itu menjadi sumbangan besar bagi pembangunan kemanusan dan kebudayaan.''

Sementara itu, dalam orasi ilmiahnya, Jusuf Kalla menekankan perlunya membangun perdamaian itu dengan memulihkan rasa percaya, membangun martabat pihak yang bertikai, menjalin persahabatan dengan pihak yang bertikai serta mencegah isu-isu yang dapat memicu konflik.

''Dalam akar konflik di Maluku, dan Poso dikarenakan persoalan politik, sedangkan di Aceh karena ketidakadilan ekonomi,'' katanya.

Selain itu, terwujudnya perdamaian juga karena tekad kuat pemerintah untuk menyelesaiakan konflik sebagai bentuk tanggungjawabnya.

''Kedamaian itu indah, dan menjadi modal untuk melaksanakan pembangunan. Dan keberhasilan Indonesia bisa juga menjadi tolok ukur untuk menyelesaikan konflik di dunia,'' katanya. (Antara News/id/toeb)

Sudah 17.488 Karyawan Di-PHK Akibat Krisis Ekonomi

2008-12-17T07:35:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) terus melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia yang melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan pekerja akibat krisis perekonomian global.

Data terbaru dari Humas Depnakertans, Selasa (16/12), menyebutkan jumlah pekerja yang terkena dampak krisis perekonomian global hingga tanggal 12 Desember 2008 sebanyak 41.415 pekerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan rencana PHK, serta 25.688 orang pekerja yang dirumahkan dan rencana dirumahkan.

Para pekerja yang telah di PHK dan rencana PHK terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Kalimantan Barat, D.I. Yogyakarta, dan Papua.

Dari jumlah pekerja sebanyak 41.415 orang pekerja, yang telah terkena PHK sebanyak 17.488 orang pekerja, dan yang rencana PHK sebanyak 23.927 orang pekerja.

Sementara dari sebanyak 25.688 orang pekerja yang dirumahkan dan rencana dirumahkan terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah.

Dari jumlah pekerja sebanyak 25.688 orang, yang telah dirumahkan sebanyak 6.597 orang pekerja, dan yang rencana dirumahkan sebanya 19.091 orang pekerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno pada Rabu (10/12) lalu di Jakarta mengatakan, guna memediasi dan memonitor keadaan akibat krisis perekenomian global di seluruh Indonesia, Depnakertrans telah mebentuk Tim Mediasi Krisis Center.

Tim tersebut berfungsi mengevaluasi, memediasi serta memonitor keadaan agar tidak terjadi PHK massal dan rencana PHK akan dapat dibatalkan sesuai dengan hasil pertemuan bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk mencari solusi terbaik.

Pembentukan Tim Media Krisis Center Depnakertrans berlandaskan SKB 4 Menteri sebagai ruang mediasi antara pengusaha dan pekerja/buruh agar berembuk secara bipartit dengan bantuan dari pemerintah sebagai mediator.

Ini merupakan bagian dari kontribusi Depnakertrans dalam menghadapi krisis, agar sampai krisis global ini akan berakhir diharapkan tidak akan terjadi lagi PHK maupun rencana PHK.

Sementara kepada pengusana, menteri berpesan, jika PHK tidak bisa dihindari, harus memperhatikan hak-hak pekerja termasuk pesangonnya, sehingga tidak ada yang dirugikan. ''Tolong upahnya dibayarkan penuh termasuk tunjangan-tunjangannya,'' harapnya. (Az/toeb/c).

DPR Sahkan RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2008-12-17T07:34:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Sidang Paripurna DPR-RI yang berlangsung di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (16/12), akhirnya mengesahkan Rancangam Undang-Undang (RUU) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi Udang-Undang.

''Indonesia memerlukan lembaga pendukung ekspor yang mampu menyediakan fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan bersama, subordinated loans, penjaminan dan atau asuransi serta jasa konsultasi,'' kata Ketua Pansus LPEI DPR, Lili Asdjudiredja, dalam sambutannya pada sidang paripurna DPR RI tersebut.

Menurutnya, fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akan lebih luas dan tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, dan kegiatan LPEI juga meliputi asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan risiko politik suatu Negara yang menjadi tujuan ekspor.

Diperlukan lembaga pendukung yang bukan saja mengkhususkan diri pada industri dan perdagangan ekspor, tetapi juga mempunyai kemampuan mendukung dan membantu mengatasi kesulitan dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka menengah dan panjang.

Lembaga pendukung ekspor mampu menyediakan fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan bersama, subordinated loans, penjaminan dan atau asuransi serta jasa konsultasi (termasuk studi dan penilaian proyek-proyek industri untuk ekspor).

Dia menambahkan, Lembaga pendukung seperti inilah yang telah banyak berperan di banyak negara lain dengan sebutan Export Credit Agency (ECA) atau Exim Bank, termasuk di negara-negara berkembang seperti India, China, Korea, Thailand dan lainnya.

''Dengan demikian kebijakan perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional pada akhirnya merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk mendorong ekspor, kebijakan fiskal terkait fasilitas pembiayaan ekspor nasional, dan kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta kebijakan pengembangan sektor riil,'' katanya.

Sementara itu, juru bicaranya dari Fraksi PAN, M Juenaedi SE, dalam pandangan akhirnya menyatakan dukungan terhadap keberadaan UU LPEI. Undang Undang ini diharapkan menjadi suatu instrumen yang akan mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional.

Data BPS dalam dua bulan terakhir menunjukkan penurunan kinerja ekspor yang signifikan, sehingga keberadaan UU LPEI diharapkan akan memicu kembali kinerja ekspor di waktu yang akan dating.

Sedangkan, untuk peningkatan daya saing, ketersediaan pembiayaan yang tepat dengan biaya yang kompetitif sangat penting disamping langkah-langkah perbaikan di banyak bidang lainnya (seperti perpajakan, tingkat upah produktivitas, transportasi).

''Peningkatan value added tidak akan dapat dicapai tanpa pengembangan industri pengolah (manufaktur), dan usaha ini harus didukung tersedianya kredit investasi berjangka menengah dan panjang, disamping kredit modal kerja,'' katanya menambahkan. (T.wd/toeb/b)

DPRD Tak Bisa Berhentikan Gubernur

2008-12-16T15:47:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom) - Juru bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang mengatakan, DPRD tidak berwenang dan bisa begitu saja memberhentikan kepala daerah (gubernur) terpilih dengan alasan terlibat praktek politik uang.

Menurutnya, usul pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD harus sesuai dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah serta menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari Mahkamah Agung.

''Tidak benar, kalau ada pandangan yang menyebutkan setiap usulan pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD serta-merta gubernurnya harus berhenti. Tidak bisa begitu, karena ada mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,'' katanya di Jakarta, Senin (15/12).

Usulan pemberhentian gubernur oleh DPRD Provinsi sebelumnya harus diputuskan lewat forum sidang paripurna DPRD yang dihadiri minimal tiga per-empat anggota dan disetujui oleh dua per-tiga anggota DPRD yang hadir.

Setelah itu, tambahnya, putusan atau pendapat DPRD itu diajukan ke presiden melalui Mendagri. Presiden kemudian meminta Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili substansi tuduhan terhadap gubernur bersangkutan.

''Bila MA menyatakan putusan DPRD itu benar, DPRD kembali harus melakukan sidang paripurna yang dihadiri tiga per-empat anggota dan disetujui dua per-tiga yang hadir. Setelah itu, baru Presiden wajib dalam tiga puluh hari memproses pemberhentiannya. Jadi, ada prosedur pemberhentiannya dan tidak bisa serta-merta keputusan DPRD itu langsung sah,'' ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Sulawesi Barat melalui fatwa Mahkamah Agung (MA) No. 139/KM/II/2008 tanggal 12 September 2008 memberhentikan Gubernur Sulbar terpilih Anwar Adnan Saleh. (Az/id/c)

Bank Kaltim Buka Cabang di Jakarta

2008-12-16T08:08:00.002+07:00

Samarinda, Kominfo Newsroom -– Bank Kaltim akan menambah 12 jaringan kantor layanan termasuk di Jakarta sebagai langkah antisipasi makin ketatnya persaingan bisnis perbankan tahun depan, sekaligus melengkapi 14 kantor cabang dan 25 cabang pembantu yang sudah ada.

''Meskipun krisis ekonomi global masih terus terjadi namun tidak membuat kinerja Bank Kaltim menurun,'' kata Direktur Utama Bankaltim Aminuddin dalam penjelasannya di Samarinda, Senin (15/12).

Bank Kaltim akan memfokuskan layanannya pada daerah-daerah baru yang selama ini belum banyak tersentuh layanan perbankan, sehingga selama 2009 mendatang diharapkan memiliki 12 kantor layanan baru, baik kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.

Kantor cabang akan dioperasikan di Kabupaten Tana Tidung dan DKI Jakarta, sedangkan cabang pembantu ditargetkan tersebar di wilayah pesisir antara lain Muara Bengkal, Bengalon dan Maloi (Kutai Timur), demikian pula di Berau, Bulungan dan Malinau, kantor cabang pembantunya juga akan ditambah.

Sementara mengenai pendapatan, Aminuddin mengatakan bahwa target laba bersih untuk tahun 2008 sebenarnya Rp.384 miliar, namun angka tersebut sudah terlampaui karena posisi akhir November telah mencapai laba sebelum pajak Rp.557 miliar.

Aminuddin menyebutkan hantaman krisis global yang memicu kenaikan suku bunga kredit perbankan ikut mendongkrak perolehan laba bank plat merah ini. Karena itu, Ia yakin laba bersih yang akan dicapi selama 2008 selama ini sebersar Rp.550 miliar, melebihi angka laba bersih tahun 2007 sebesar Rp.404 miliar.

Meski demikian, dari sisi aset ternyata mengalami penurunan. Hingga akhir November tadi, aset Bank Kaltim sebesar Rp.13 triliun, lebih kecil ketimbang total aset tahun 2007 lalu Rp.14 triliun. Ini karena penurunan dana dari pemerintah. Menjelang akhir tahun, dana pemerintah sudah banyak terserap pembangunan, ungkapnya. (agus/toeb)

Eksportir akan Diwajibkan Miliki L/C di Bank Lokal

2008-12-16T08:07:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mengatasi permasalahan devisa, terutama dalam mekanisme ekspor, pemerintah akan mewajibkan para eksportir untuk memiliki Letter of Credit (L/C) di perbankan nasional.

''Aturan tersebut nanti akan diterbitkan melalui peraturan menteri perdagangan,'' kata Sri Mulyani di gedung DPR-RI Jakarta, Senin (15/12).

Menurutnya, keberadaan aturan itu nantinya akan ada hasil yang pasti mengenai jumlah ekspor karena dengan adanya aturan tersebut uang atas hasil ekspor dengan sendirinya akan masuk ke dalam negeri.

''Tentunya hal itu akan memperkuat cadangan devisa nasional,'' tegasnya.

Selain aturan tersebut, ujar Menkeu, untuk mengatur masalah regulasi devisa pemerintah juga memiliki aturan lainnya. Diantaranya adalah Undang - Undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa.

Regulasi devisa akan lebih terjamin ketika Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia nanti terbentuk. LPEI melalui UU LPEI nantinya akan mewajibkan para eksportir yang menggunakan pembiayaan dari lembaga itu untuk menaruh hasil ekspornya di dalam negeri.(T.Ia/id/c)

BUMN Raih Untung Rp 48 Triliun

2008-12-16T08:06:00.001+07:00

Denpasar, Kominfo Newsroom -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meraih keuntungan sebesar Rp 48 triliun selama tahun 2008.

''Keuntungan tersebut disumbangkan oleh 135 BUMN yang ada dan sekitar 135 buah anak perusahaan,'' kata Deputi II Bidang Usaha dan Jasa Kementerian BUMN Muchayat di Pura Sakenan Kelurahan Serangan, 16 km selatan Denpasar Senin (15/12).

Di sela-sela penanaman 28.000 pohon oleh karyawan BUMN di Bali, ia mengatakan, keuntungan yang diraih tersebut diharapkan dapat ditingkatkan pada masa-masa mendatang.

Dari keuntungan yang diraih BUMN tersebut 1,5 persen hingga 2,5 persen disisihkan untuk program peduli lingkungan dengan melakukan penanaman berbagai jenis pepohonan.

Muchayat menjelaskan, masing-masing BUMN yang menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk kelestarian lingkungan hingga kini telah terkumpul sekitar 28 juta berbagai jenis pohon.

Pepohonan yang terkumpul tahap pertama itu ditanam di seluruh daerah di Indonesia, bekerjasama dengan propinsi, kabupaten/kota.

Dengan bekerjasama dengan masyarakat dan Pemkab/Pemprop setempat, penanaman itu dapat dilakukan di darah-daerah yang memang membutuhkan sentuhan penanaman pepohonan, ujar Muchayat dalam acara yang dihadiri ratusan karyawan BUMN di Bali itu.(Antara News/id/toeb)

Investor Rumput Laut akan Dapat Insentif Pajak

2008-12-15T07:32:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tengah mengusulkan insentif pajak atau pengurangan pajak penghasilan sebesar 30 persen bagi investasi di sektor industri rumput laut.

Direktur Bisnis dan Investasi DKP, Victor P H Nikijuluw, mengatakan, pihaknya segera mengusulkan insentif tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar dapat diterapkan pada 2009.

''Draft sudah selesai, paling lambat bulan Januari kita ajukan ke Menkeu, karena sebenarnya rancangan ini sudah lama ingin kita ajukan,'' ujar Victor di Jakarta, Jumat (12/12).

Menurut dia, kebijakan fiskal ini merunut kepada Peraturan Pemerintah (PP) no1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu.

''Ternyata komoditas rumput laut yang menjadi andalan kita belum termasuk dalam PP, sehingga DKP akan mendaftarkan komoditas ini untuk masuk dalam skema itu,'' kata Victor.

Lampiran insentif bagi industri yang diusulkan antara lain bagi industri pengolahan karaginan, industri pengolahan semi karaginan, industri chip rumput laut serta industri pemanfaatan (end user).

''Dalam lampirannya kita akan memasukkan insentif untuk semua industri yang berada kawasan di Indonesia Timur serta wilayah-wilayah kepulauan,'' tambahnya.

Menurut dia, setiap tahun selalu ada revisi di dalam PP tersebut baik mengenai tambahan daerah kawasan maupun komoditi-komoditi baru.(T.Ve/toeb/c)

SBY Minta Pembangunan Infrastruktur jadi Prioritas

2008-12-12T15:30:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta departemen terkait serta pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengajak dan mempermudah kegiatan pelaku usaha dalam penggarapan pembangunannya.

''Apakah itu jalan, jembatan, pelabuhan, energi, sarana perumahan dan lain sebagainya. Di satu sisi ini bisa menyerap tenaga kerja, dan di sisi lain akan menggerakkan perekonomian,'' kata Kepala Negara di depan gubernur seluruh Indonesia saat membuka raker gubernur, Kamis (11/12) di gedung Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menurut Presiden memastikan pengalokasian APBN dan APBD ke sektor ini juga sebagai prioritas. Sebagai tindak lanjutnya dunia usaha diajak untuk menggarap hal ini dengan baik dan dengan policy yang tepat antara pusat dan daerah.

''Ajak dunia usaha. Infrastruktur saya minta jadi prioritas, saya akan cek satu persatu rencana tahun depan di masing-masing departemen dan saya minta menteri-menteri juga berkomunikasi dengan para gubernur,'' ujar Kepala Negara.

“Selanjutnya, ini akan membuka peluang kerja. Saya minta, melibatkan dan mengutamakan mereka yang tidak bekerja,” tegas Presiden.

Pemerintah mesti mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa meringankan beban dunia usaha, sementara pemerintah daerah juga harus memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan agar urusan mereka bisa berjalan dengan baik, katanya.

Namun begitu, ujar Presiden, dunia usaha tentu juga harus berbagi resiko dengan pemerintah, harus dapat menerima bahwa dalam keadaan sulit tentu penerimaan dan hasil yang diperoleh tidak sama dengan saat negara dalam keadaan normal.

“Dunia usaha juga harus siap menerima dampak dari semuanya itu secara adil sehingga rakyat bisa kita lindungi,” kata Kepala Negara.

Selain infrastruktur, kepada para gubernur Presiden meminta langkah yang tersinergi baik di berbagai bidang dengan pemerintah pusat, apakah itu berkaitan dengan upaya untuk mensukseskan rangkaian Pemilu 2009 atau upaya mengatasi dampak krisis keuangan global ataupun berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan.

“Saya berpesan agar dilakukan suatu proses komunikasi dan konsultasi serta koordinasi yang serius antara jajaran pemerintah dengan dunia usaha agar bisa berbagi untuk sekali lagi mencegah tidak terlalu terganggunya sektor riil yang bisa menimbulkan gelombang PHK yang berlebihan, yang semestinya bisa kita cegah,” kata Presiden Yudhoyono.

Presiden juga meminta pemerintah pusat dan daerah betul-betul memproteksi, melindungi serta membantu meringankan beban masyarakat terutama golongan menengah kebawah.

“Semua kebijakan dan program dipastikan dijalankan dengan baik dan para pimpinan daerah juga punya komitmen untuk menjalankan semua sehingga rakyat mendapatkan perlindungan memadai,” kata Kepala Negara.(T.tr/id/a)

Visit Indonesia Years 2008 Ciptakan Rekor Baru

2008-12-12T15:29:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Menteri Kebudayaan dan Parawisata (Menbudpar) Jero Wacik mengungkapkan bahwa Visit Indonesia Years yang dicanangkan pada tahun 2008 dinilai telah berhasil karena telah mencapai target kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

''Visit Indonesia Years 2008 dapat saya katakan berhasil, karena telah mencapai rekor baru, dengan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia lebih dari 6,4 juta orang,'' kata Menbudpar Jero Wacik saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI (bidang kebudayaan dan parawisata) di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (11/12).

Target yang telah ditetapkan oleh Departemen Kebudayaan dan Parawisata pada tahun 2008 adalah sebanyak 7 juta target maksimal, 6,5 juta target moderat, dan 6 juta target minimum, dengan mendatangkan devisa sebesar US$6,7 miliar dan rata-rata setiap wisatawan membelanjakan uangnya sebesar US$ 1.000.

''Setelah dihitung-hitung, jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia sebanyak 6,4 juta wisatawan, dan jumlah itu berarti telah mencapai target moderat,'' katanya

Tahun 2007 lalu jumlah wisatwan yang datang ke Indonesia telah mencapai rekor baru dengan mendatangkan wisatawan sebanyak 5,5 juta orang, dan rekor tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.

Dengan mendatangkan devisa sebesar US$ 5,3 miliar tahun lalu, dengan rata-rata setiap wisatawan asing berbelanja dengan menggunakan uang sebesar US$970.

Sementara pada program Visit Indonesia Years 2008, yang dicanangkan untuk mengejar 7 juta wisatawan asing.

''Ini merupakan suatu angka yang ambisius, karena dari 5,5 juta berharap menjadi 7 juta wisatawan asing yang akan datang ke Indonesia, dengan perolehan devisa sebesar US$6,7 miliar dengan target belanja bagi setiap wisatawan sebesar US$1.000,'' katanya.

Jero Wacik menambahkan, pihaknya akan selalu tetap optimis menyongsong pariwisata di tahun 2009, meski terjadi krisis dunia.

''Saya yakin pariwisata di Indonesia akan tumbuh di 2009, mungkin pertumbuhan ekonomi akan turun sedikit, tapi pariwisata akan tumbuh,'' katanya. (T.wd/toeb/b)

Akuntansi Sumber Daya Alam itu Perlu

2008-12-12T08:49:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Plt. Kepala BPPT Prof. Dr. Wahono Sumaryono mengatakan, aplikasi akutansi sumber daya alam diperlukan untuk memahami bagaimana kondisi sumber daya alam (SDA) di masa lalu, masa kini, dan di masa-masa yang akan datang.

Selain itu aplikasi akuntansi sumber daya alam juga diperlukan, mengingat adanya sejumlah masalah dalam pengelolaan sumber daya alam, diantaranya sumber daya alam dan lingkungan yang semakin tertekan akibat adanya extensifikasi horizontal dan extensifiksi vertical kegiatan manusia.

Extensifikasi horizontal adalah aktivitas dalam bentuk pembukaan lahan-lahan pertanian dan explorasi ladang-ladang baru energi, sedangkan extensifikasi vertikal terjadi dalam bentuk deposit ekstrasi/deposit sumber daya alam yang semakin meningkat itensitasnya.

''Dampak dari tidak terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap pengelolaan sumber daya alam dan juga keberlanjutan pembangunan ekonomi,'' kata Prof. Wahono pada pembukaan seminar nasional ''Akutansi Sumber Daya Alam, Pangan, Energi dan Air,'' di Jakarta, Rabu (10/12).

Oleh karena itu, monitoring stok sumber daya alam dengan cara yang benar dan terstruktur seperti yang dapat dilakukan dengan akutansi sumber daya alam menjadi langkah dasar yang penting untuk menata ulang pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kesejahteraan mayarakat.

Sebagai konsep yang relatif baru, aplikasi akutansi sumber daya alam tersebut disebutnya perlu didukung oleh semua pihak yang menaruh perhatian besar dalam usaha pengelolaan sumber daya alam dengan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Rektor I IPB Prof. Dr. Yonny Koesmaryono dalam kesempatan yang sama mengemukakan, konsep resource accounting atau neraca kualitas sumber daya alam, atau akutansi sumber daya alam merupakan pemikiran yang sudah lama berkembang diantara para ahli ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang didorong oleh rasa tidak puas akan kondisi pembangunan yang cenderung mengesampingkan dampak negatif atau eksternalitas yang ditimbulkan akibat pembangunan itu sendiri.

Pembangunan yang seharusnya merupakan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, seringkali dalam perjalanannya tanpa disadari menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri yang pada akhirnya kembali akan menurunkan kesejahteraan mayarakatnya.

Akuntansi sumber daya alam merupakan komplemen dari pengukuran-pengukuran yang sudah ada sekarang, digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan berkelanjutan mencapai sasaran.

Kemudian bagaimana sebenarnya posisi pembangunan yang ada sekarang ini dalam kaitan benefit cost analisisnya, apakah lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, atau sebaliknya, sehingga bisa memperoleh signal melalui feedback yang tepat mengenai kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan modal dasar dari pembangunan itu sendiri.

Masalah pangan, energi dan air adalah masalah kritis yang harus segera mendapatkan pemecahannya, melalui penghitungan akutansi sumber daya alam diharapkan dapat diketahui posisi dan kondisi sebenarnya dari sumber daya yang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber daya yang terbatas dan menjadi permasalahan serius bagi kehidupan manusia ke depan. (T. Gs/toeb/c)

Dunia PR Indonesia Banyak Lemahnya

2008-12-11T14:15:00.000+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Vice President International Public Relation Associations (IPRA), Elizabeth Goenawan Ananto, menilai perkembangan Public Relation (PR) di Indonesia terkendala oleh kurang dan lemahnya penelitian-penelitian atau praktek yang dilakukan.

''Kami terus mendorong kampus-kampus yang punya jurusan PR memperbanyak penelitian, sehingga PR-PR yang dihasilkan benar-benar berkualitas,'' katanya di Jakarta, Rabu (10/12).

Para PR dikatakannya harus punya keseimbangan kemampuan di berbagai faktor sehingga mampu menguasai setiap tugas yang diemban.

Selain itu dirinya juga berharap peran industri-industri besar nasional dapat lebih menempatkan PR sebagai strategi korporasi tidak sebatas alat pemasaran.

''Jadi lebih kepada strategi untuk membuat satu situasi dimana nanti saat kegiatan marketing diluncurkan maka masyarakat sudah dalam keadaan yang terkondisikan,'' katanya.

Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia akan menjadi pasar yang besar dan potensial bagi profesi PR. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan maupun suatu lembaga yang dibutuhkan saat ini adalah PR yang berkelanjutan.

''Jadi tidak bisa sekaligus kita buat program PR kemudian dilepas begitu saja. Itu harus terus dipelihara,'' tambahnya.

IPRA merupakan organisasi yang dibentuk oleh tokoh-tokoh komunikasi di Eropa pada tahun 1955. Organisasi ini mengumpulkan para praktisi dari 110 - 115 negara yang ingin memberikan suatu leadership positioning bahwa IPRA merupakan organisasi yang bisa diandalkan dari segi profesionalitas. (T.tr/toeb/c)

Billy Sindoro Mulai Disidang Tipikor

2008-12-10T09:22:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Mantan Presiden Direktur PT First Media Billy Sindoro yang didakwa menyuap anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M Iqbal sebesar Rp500 juta mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (9/12).

Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Billy didakwa dengan dakwaan primer yakni pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001. Billy pun terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 500 juta.

Selain itu, Billy Sindoro juga didakwa dengan dakwaan subsider, yakni pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta.

''Terdakwa Billy Sindoro telah memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni M Iqbal selaku komisioner KPPU dalam kasus penyiaran Liga Inggris sebesar Rp 500 juta,'' ujar Sarjono Turin, salah satu anggota tim JPU.

Usai pembacaan dakwaan, ketua majelis hakim Moefri menanyakan pada Billy apakah mengerti atau tidak dakwaan yang disampaikan JPU. ''Apa Saudara mengerti?'' tanyanya.

Atas pertanyaan itu Billy Sindoro mengatakan mengerti. Kepada majelis hakim, Otto Hasibuan yang menjadi salah satu anggota tim penasehat hukum Billy mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menurutnya eksepsi dalam perkara ini hanya formalitas. ''Kami langsung pada pokok perkara,'' ujar Otto Hasibuan.

Majelis hakim pun menunda sidang hingga Senin (15/12) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Pada 16 September 2008, sekitar pukul 18:00, petugas KPK menangkap tangan Billy di lantai 17 Hotel Aryaduta Jakarta Pusat usai memberikan uang sebesar Rp 500 juta pada M Iqbal. Pada saat yang hampir sama dan saat tengah turun menuju lobi Hotel Aryaduta, petugas KPK juga menangkap M Iqbal.

Di dalam tasnya ditemukan uang sebesar Rp 500 juta. Billy Sindoro dan M Iqbal itu pun kini mendekam dalam penjara. ( T As/toeb/c)

4 Tahun Kerja, KPK Cuma Selamatkan Rp 500 Miliar

2008-12-10T08:30:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak dibentuk 2004 lalu hingga Oktober 2008 sudah menyelamatkan Rp 500 miliar uang negara, belum termasuk aset-aset yang disita dalam kasus-kasus korupsi.

''Uang yang sudah berhasil kami kembalikan ke negara dalam bentuk tunai sekitar 450 sampai 500 miliar rupiah, belum termasuk aset-aset dalam bentuk rumah, tanah, dan properti-properti lain yang sekarang masih dalam proses pengembalian ke negara,'' kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (9/12).

Menurut Johan Budi, dalam rentang waktu tersebut, KPK telah menyelesaikan sekitar 20 kasus pada 2005, kemudian 25 kasus pada 2006, dan sekarang sekitar 35 kasus lagi yang sedang dalam penyidikan.

Mengenai anggapan masyarakat bahwa KPK ''tebang pilih'' dalam memberantas korupsi, Johan mengatakan, itu bagian dari meningkatnya eksploitasi masyarakat.

Johan menyontohkan, ketika belum ada seorang gubernur yang menjadi tersangka, masyarakat mengeluh tidak ada gubernur yang menjadi tersangka. Namun, ketika ada gubernur yang menjadi tersangka, masyarakat mengkritik KPK takut kepada DPR. Sekarang ketika KPK sudah berhasil mengungkap korupsi di DPR, mereka menuduh KPK takut masuk lingkungan Istana.

Menurut dia, apa yang dilakukan KPK bukan semata karena keinginan masyarakat, tetapi karena memang hasil pemeriksaan dan bukti-buktilah yang membuat seseorang apakah itu gubernur atau anggota DPR menjadi tersangka. ''Nah, kalau nantinya di lingkaran Istana juga ada, kenapa tidak.''

Menanggapi derasnya desakan masyarakat kepada KPK untuk terus memberantas korupsi, maka hari ini lembaga itu mengundang 33 gubernur dari seluruh Indonesia. Mereka diundang mengikuti konferensi nasional pemberantasan korupsi. Dalam acara itu akan dipaparkan mengenai pemberantasan korupsi di masing-masing departemen.

''Jam 15.00 sore nanti akan ada deklarsi oleh seluruh gubernur yang akan dihadiri oleh Ketua KPK, Kapolri, dan Kejagung juga hadir untuk bersama-sama mendeklarasikan tekad kita yaitu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya,'' kata Johan.

Menurut dia, proses pemberantasan korupsi tidak akan berhenti sampai pada satu titik dan tidak bisa dilihat sebulan atau dua bulan, setahun atau dua tahun karena itu memerlukan proses. (Antara News/id/toeb)

Rabies Mewabah, Deptan Kirim 20.000 Dosis Vaksin ke Bali

2008-12-10T08:17:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Departemen Pertanian (Deptan) telah mengirim vaksin rabies sebanyak 20.000 dosis vaksin dan 3 kilogram racun Strychnin atau setara dengan 12.000 dosis vaksin eliminasi (vaksin yang mematikan hewan) serta peralatan alat suntik untuk menanggulangi rabies di Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Tjeppy D. Soedjana mengatakan, pengiriman vaksin tersebut sebagai langkah awal pemerintah untuk penanggulangan rabies di propinsi Bali.

''Untuk mempercepat tindakan teknis Ditjen Peternakan melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Yayasan pemerhati hewan kesayangan yang ada di Bali dan juga dengan Perguruan Tinggi seperti Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana,'' kata Tjeppy Soedjana pada jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/12).

Sebanyak delapan desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung (Bali) dinyatakan telah terjadi wabah rabies yang menyerang hewan anjing.

Penetapan tersebut berdasarkan gejala klinis yang tampak, baik pada hewan penular rabies khususnya anjing maupun pada korban manusia, epidemiologi penyakit serta hasil pengujian secara laboratories pada Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar dan dikonfirmasi ulang pada BBVet Maros tanggal 28 November 2008 terhadap warga masyarakat di Desa Ungasan, Kadonganan dan Jimbaran Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Untuk itu pemerintah melakukan langkah langkah yaitu melaksanakan vaksinasi massal terhadap anjing yang peliharaan dan melakukan pendataan terhadap populasi dan pemilik anjing serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Bagi anjing anjing liar yang berkeliaran tidak ada yang memelihara akan di musnahkan dengan cara memberikan vaksin yang mematikan (racun) dengan melalui pembiusan.

Tjeppy menjelaskan, ada berita di koran yang menyatakan bahwa kejadian di Bali sudah merupakan kejadian luar biasa, menurutnya, berita tersebut tidak benar karena kejadian itu belum menjadi kejadian yang luar biasa, jelasnya.

Sebel umnya Bali merupakan daerah yang terbebas dari rabies tetapi setelah adanya kejadian ini Bali menjadi daerah yang terkena, wabah tersebut di bawa oleh para nelayan yang digigit saat mampir di suatu pulau.

Daerah yang saat ini termasuk bebas rabies seperti Sumatera, Papua, dan NTB sementara NTT merupakan daerah tidak bebas rabies tetapi hanya di daerah Flores saja yang bebas rabies tetapi masih dalam pengawasan. (T.Bhr/toeb/b)

SBY Peringati Hari Korupsi Bersama Karang Taruna

2008-12-09T15:30:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, menghadiri peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di lapangan Monas, Jakarta, Selasa (9/12).

Acara yang juga diikuti sekitar 6.000 siswa SMU dan Karang Taruna yang ada di DKI Jakarta tersebut di langsungkan di lapangan Monas Jakarta, Selasa (9/12).

Dalam sambutannya Kepala Negara menegaskan perlunya kepemimpinan yang tangguh dalam memberantas korupsi, dan bersama para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden menyatakan komitmennya yang sangat serius dalam hal pemberantasan korupsi tersebut.

''Pemberantasan korupsi mesti dilakukan tanpa pandang bulu,'' ujar Kepala Negara.

Dikatakan Presiden, saat ini jajaran pemerintahan telah menorehkan prestasi yang cukup baik dalam hal pemberantasan korupsi yang bisa dilihat sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada 2005 sejumlah kasus bisa ditangani dan keuangan negara bisa diselamatkan.

Selain penegakan hukum yang tanpa tebang pilih dan pandang bulu, tingkat korupsi dikatakan Presiden juga bisa diturunkan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

''Namun yang paling utama pencegahannya. Sebab kalau berperkara, penyelesaiannya lama,'' kata Presiden seraya menambahkan khususnya kepada para siswa SMU yang hadir agar semangat memerangi korupsi hendaknya ditanamkan sejak dini.

Sementara Jaksa Agung, Hendarman Supandji mengatakan, Indonesia telah menempatkan di posisi terdepan upaya pemberantasan korupsi.

''Pada 9 Desember 2004 lalu pemerintah telah memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet Indonesia Bersatu untuk percepatan pemberantasan korupsi dengan Inpres nomor 5 tahun 2004,'' katanya.

Upaya serius lain yang dilakukan pemerintah adalah pada 2005 telah dibentuk tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden tersebut.

''Dalam periode pelaksanaan tugasnya dari tahun 2005 sampai 2007 telah berhasil menyelesaikan 280 kasus/perkara dengan nilai keuangan atau aset negara yang diselamatkan/diamankan sejumlah Rp3,95 triliun,'' ungkapnya.

Untuk itu Hendarman mengajak peringatan hari anti korupsi se-dunia dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan semangat aparatur negara dan semangat aparatur pemerintah serta semangat masyarakat sebagai perwujudan sikap anti korupsi.

''Pada peringatan hari anti korupsi, kita berkomitmen bahwa walaupun langit besok akan runtuh, dunia tempat berpijak akan terbelah berkeping-keping, namun hukum harus tetap tegak,'' katanya.(T.tr/id/b)

Langkat Segera Dimekarkan

2008-12-09T15:29:00.001+07:00

Medan, Kominfo Newsroom -- Rencana pemekaran Langkat menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Langkat, Teluk Aru, dan Langkat Hulu akan segera rampung dibahas di DPRD Sumatera Utara (Sumut), akhir Desember ini.

Anggota Komisi E DPRD Sumut dari fraksi PKS, M. Nuh, mengatakan, langkah ini selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah pusat. Persyaratan administratif pemekaran daerah Langkat sudah sesuai dengan PP No 78/2007 tentang Pemekaran Daerah. Mereka kini tinggal melihat kelayakan ketersediaan sumber daya alamnya.

''Kami telah menerima pengajuan pemekaran dari Langkat yang sudah disetujui bupati dan DPRD-nya. Kami telah membahas kelayakan dari sisi administratif, kini tinggal membahas kajian akademisnya,'' ujarnya di Langkat, Kamis (4/12).

Ia mengaku optimistis pemekaran Langkat akan terealisasi, karena dari sisi sumber daya, kabupaten ini dinilai layak. Namun ada hal-hal yang perlu dikaji, yakni permintaan pemekaran tersebut benar-benar berasal dari masyarakat. Pasalnya,selama ini pemekaran sering dimotori lapisan elite masyarakat saja.

Bahkan menurutnya, banyak daerah yang sudah mekar karena kepentingan seseorang yang ingin meraih kekuasaan di daerah baru. ''Meski demikian,hal itu tidak akan membatalkan pembentukan daerah baru jika masyarakatnya ternyata mendukung. Kepentingan tertentu boleh saja ada dalam suatu rencana, tetapi tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat,'' tambahnya.

Anggota Pansus lainnya dari Fraksi PDIP Syamsul Hilal mengatakan hal senada. Dari sisi geografis, Langkat layak dimekarkan menjadi tiga daerah. ''Survei kami ke lapangan, Langkat memang layak jadi tiga. Berguna atau tidaknya pemekaran, itu sangat tergantung ke pemerintah yang mengelolanya nanti,'' katanya. (www.bainfokomsumut.go.id/jul/ toeb)

Sri Mulyani: Pemda Ngemplang akan Dihukum

2008-12-09T15:27:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menginginkan agar setiap pemerintah daerah menyelesaikan tunggakan terhadap pemerintah pusat sehingga tidak ada lagi catatan hutang pemda dalam buku perbendaharaan pemerintah.

''Saya ingin buku pemerintah pusat bersih, artinya tidak ada lagi tunggakan-tunggakan pemda kepada pemerintah pusat,'' kata Sri Mulyani di gedung DPR-RI Jakarta, Selasa (2/12).

Menurutnya, pemda seharusnya berterimakasih karena yang menjadi kreditor adalah pemerintah pusat, dan sepatutnya mereka lebih cepat menyelesaikan tunggakan-tunggakannya.

Ditambahkannya, agar penyelesaian tunggakan pemda dapat dipercepat, dirinya telah meminta BPK maupun BPKP untuk mengaudit sehingga tidak ada lagi pemda-pemda yang ''ngemplang'' utang terhadap pemerintah pusat.

''Pemda yang makin 'ngemplang' dan nggak jelas akan makin diberi hukuman,'' tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo mengatakan bahwa 105 pemerintah daerah (pemda) menunggak pembayaran pinjaman kepada pemerintah pusat hingga Rp 746,66 miliar.

Dari 105 pemda penunggak itu, 68 pemda memiliki total tunggakan di atas Rp 100 juta dan 37 pemda lainnya di bawah Rp 100 juta.(T.Ia/c)

105 Pemda Menunggak Rp 746 Miliar

2008-12-09T15:22:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Sebanyak 105 pemerintah daerah (pemda) menunggak pembayaran pinjaman kepada pemerintah pusat hingga Rp746,66 miliar, demikian Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo saat sosialisasi ketentuan mengenai Penyelesaian Piutang Negara di Jakarta, Selasa (2/12).

Ia mengungkapkan, sampai 30 Juni 2008, pemerintah telah menyalurkan pinjaman Rp 1,58 triliun kepada 192 Pemda. ''Dari 192 pemda peminjam, 105 pemda menunggak dengan total tunggakan Rp746,66 miliar atau sekitar 50 persen dari pinjaman yang disalurkan,'' jelas Herry.

Dari 105 pemda penunggak itu, 68 pemda memiliki total tunggakan di atas Rp 100 juta dan 37 pemda lainnya di bawah 100 juta.

Jika dilihat dari umur tunggakan, 37 pemda tengah diperhatikan dengan umur tunggakan sampai 6 bulan, 11 pemda dalam status kurang lancar dengan umur tunggakan sampai satu tahun, dua pemda dalam posisi yang diragukan dengan umur tunggakan sampai 1,5 tahun, dan 55 pemda dengan status macet memiliki umur tunggakan di atas 1,5 tahun.

Herry berharap, pemda-pemda penunggak ini memanfaatkan skema penyelesaian dan restrukturisasi utang sebagaimana diatur PMK Nomor 153/PMK.05/2008. (Antara News/id/toeb)

Wapres Kaji Potensi PHK di Industri Kertas

2008-12-09T10:41:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla hari Jumat (5/12) memimpin rapat mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri bubur kertas dan kertas Riau, di Sekretariat Wapres di Jakarta.

Seperti diberitakan, akibat krisis finansial global, sejumlah perusahaan bubur kertas terancam gulung tikar dan berencana merumahkan serta melakukan PHK pada sejumlah karyawannya.

Wakil Presiden meminta agar perusahaan bubur kertas dan kertas tidak melakukan PHK terhadap karyawannya meski tidak dapat dihindari krisis financial global telah mengakibatkan penjualan produk-produk kertas ekspor Indonesia menurun sehingga jumlah produksinya pun menjadi tidak maksimal.

''Kalau bisa jangan lakukan PHK,'' kata Wapres seraya meminta kepada perusahaan untuk melakukan efisiensi guna mengendalikan krisis.

Sementara itu, Wapres juga dijadwalkan akan memimpin rapat mengenai anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan presiden 2009 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam hal tersebut pemerintah berencana memotong anggaran KPU demi efisiensi angaran pendapatan belanja Negara (APBN). (T.ww/toeb/b)

TNI-AL Tangkap 1.869 Kapal Ikan Ilegal Sepanjang 2008

2008-12-03T10:08:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- TNI AL dalam operasi keamanan laut pada 2008 telah berhasil melakukan pemberhentian, pemeriksaan dan penahanan (Henrikhan) terhadap 1.869 kapal dari berbagai jenis yang melakukan ilegal fishing dan penyelundupan di wilayah perairan Indonesia.

Wakasal Laksamana Madya TNI Moekhlas Sidik kepada pers di Mabes Cilangkap Jakarta, Selasa (2/12), mengatakan dari 1.869 kapal hasil Herikhan tersebut sebanyak 1.348 kapal diijinkan melanjutkan pelayaran, 152 kapal dikawal/diadhock ke pangkalan TNI AL (Lanal), sedangkan 169 kapal diproses bebas karena tidak terbukti.

Sebanyak 148 kapal diproses di Lanal, dan 10 kapal diserahkan ke PPNS. Sementara 80 kapal lainya dalam proses di Kejaksaan Negeri, 6 kapal dalam SP3 penyidik, dan 8 kapal dalam proses Polres. Hasil akhir dari seluruh kapal yang di Henrikan berupa putusan pengadilan negeri sebanyak 100 kapal.

Moekhlas kembali menyebutkan terjadi penurunan tindak kejahatan di wilayah laut dan pada tahun 2007 lalu penangkapan yang dilakukan oleh unsur TNI AL sebanyak 1.435 kapal, 365 diproses hukum dan 29 kapal dibebaskan karena tidak cukup bukti.

Selama kurun waktu 2008 TNI AL telah berhasil menekan tindak kriminalitas di laut dengan menyelamatkan uang negara sekitar Rp12,4 triliun lebih.

Dalam rangka meningkatkan keamanan laut, Moekhlas mengatakan TNI AL terus akan meningkatkan profesionalisme prajuritnya, sebagai kebijakan latihan TNI AL secara umum. (T.Yr/toeb/c)

Indonesia Ingin Buat UU Cepat ala India

2008-12-02T07:26:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Presiden India Pratibha Devisingh Patil mengunjugi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (1/12), untuk membicarakan langkah-langkah bagi peningkatan hubungan bilateral parlemen kedua negara.

''Kunjungan Presiden India ke DPR bertujuan untuk meningkatkan hubungan legislatif antara kedua negara khususnya bagi Indonesia yang ingin mempelajari bagaimana cara parlemen India memproduksi Undang-Undang dengan cepat dan dalam jumlah besar,'' kata Ketua DPR RI Agung Laksono usai menemui Presiden India di gedung DPR RI Jakarta, Senin (1/12).

Agung mengatakan, Indonesia harus bisa mempelajari UU yang didibuat oleh pemerintah dan parlemen India mengingat UU yang dibuat oleh India relatif lebih mudah dijalankan dan sistem pembahasannya tidak terlalu serumit di Indonesia.

Sementara terkait dengan insiden teror di Mumbai (India), baru-baru ini, kata Agung, Presiden India menyampaikan penghargaannya atas sikap Indonesia yang mengutuk keras terorisme di Mumbai itu.

Agung menjelaskan, Presiden India mengungkapkan rasa syukurnya bahwa tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang menjadi korban di sana walaupun ratusan warga lainnya menjadi korban dalam insiden tersebut.

Selain bertemu dengan Agung Laksono, Presiden India itu juga mengadakan pertemuan serupa dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung yang sama. (T. Wd/toeb/b)

Rekanan Dephub Divonis 4 Tahun

2008-12-02T07:24:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Dedy Suwarsono, terdakwa perkara korupsi proyek tender pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, dengan 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Dalam pembacaan vonis yang dibacakan Senin (1/12) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, majelis hakim menyatakan Dedy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Ia terbukti melakukan penyuapan pada anggota DPR Bulyan Royan agar memenangkan proyek tender tersebut.

''Menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah. Menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta,'' ujar Teguh Hariyanto, ketua majelis hakim.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Dedy telah bersekongkol dengan aparat pemerintah guna memenangkan tender. Karena itu tindakannya dianggap majelis hakim telah memberikan citra buruk buat para pencari tender.

Namun majelis hakim juga menilai Dedy telah bersikap sopan selama jalannya persidangan. Penyesalan atas perbuatan tercela yang telah dilakukannya dianggap pula oleh hakim sebagai suatu hal yang meringankan.

Atas putusan tersebut, Dedy menyatakan akan pikir-pikir, apakah akan naik banding atau tidak. ''Saya pikir-pikir dulu,'' ujarnya.

Dedy adalah Direktur PT Bina Mina Karya Sentosa. Ia terbukti telah menyuap Bulyan, anggota komisi V DPR yang mengurus bidang transportasi, sebesar Rp 1,68 miliar guna mendapatkan proyek tersebut.

Suap tersebut dilakukan dengan cara transfer pada 25 Juni 2008. Dalam sekejap uang Rp 1,68 miliar itu pun masuk dalam rekening BCA cabang Wisma Asia bernomor 0840501272 atas nama Bulyan. Uang Rupiah itu lantas ditukar Bulyan ke mata uang asing, yakni Dolar AS dan Euro pada 27 dan 30 Juni. KPK lantas menangkap Bulyan usai menukar uang tersebut. (T As/toeb/b)

RS Hermina Sosialisasikan Terapi Bobath

2008-12-01T07:44:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom – Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Bekasi bekerjasama dengan Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta menggandeng Korean Bobath Association (KBA) untuk mengembangkan terapi metode Bobath bagi penderita cedera otak di Indonesia.

Direktur RSIA Hermina Bekasi, Susi Setyawati mengatakan, saat ini banyak negara mulai mengembangkan metode tersebut.

''Korea adalah negara yang fasih menggunakan metode ini. Makanya kami bermitra untuk mengembangkannya di Indonesia,'' kata Susi Setyawati saat Workshop Clinical Bobath Course ''In Pediatrie Problem'' di Bekasi, Jumat (28/11).

Workshop sendiri dilaksanakan bersama UIEA dihadiri 30 terapis fisio rumah sakit pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia. Keputusan RSIA Hermina mengembangkan metode pendekatan Bobath ini menurut Susi sebagai upaya membentuk “centre of Bobath” di Indonesia.

''Niat kami memang menjadi pusat Bobath di Indonesia, makanya peserta workshop kami undang terapis yang ada di rumah sakit seluruh Indonesia,'' ujar Susi Setyawati.

Korean Bobath Association memang telah terlibat pengembangan metode ini di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Namun kemitraan dengan sebuah rumah sakit besar di Indonesia baru terwujud pertama kali ini.

''Sebelumnya sudah enam kali, namun baru sebatas kerjasama kami pihak fakultas Fisioterapi Indonusa dengan Asosiasi Bobath Korea. Inilah petama kali rumah sakit besar terlibat,'' kata Dekan Fakultas Fisioterapi Indonusa, Johanes Hardjono.

Dia mengakui belum berkembangnya metode Bobath di Indonesia saat ini karena tidak adanya dukungan secara institusi. ''Kami melihat Hermina sebagai institusi yang tepat jadi lokomotif perkembangannya di Indonesia,'' tambah Johanes Hardjono.

Sementara Jun Sun Hong dari KBA mengaku semakin bersemangat mengembangkan pendekatan metode Bobath di Indonesia karena keterlibatan sebuah rumahsakit besar. ''Kami akan terus bekerjasama, ini menjadi awal yang sangat baik.''

Menanggapi ini, Direktur Pelayanan Medik RSIA Hermina Bekasi, Sri Diana Ginting Suka menjelaskan, akan segera mengirimkan beberapa terapis mendalami Bobath ke Korea. ''Ini komitmen kami menjadi center of Bobath di Indonesia.''

Selain itu rumah sakit ini juga akan mengadaptasi metode pendekatan Bobath untuk menangani kasus turunan cedera otak (CP) seperti hemiplegia hingga masalah tumbuh kembang anak semisal down syndrom dan keterlambatan perkembangan motorik global.

Pendekatan metode Bobath intinya mengembangkan reaksi-reaksi otomatis atau reflek postural normal berdasarkan analisa gerakan normal dan perkembangan gerakan normal yang terjadi pada proses tumbuh kembang anak. (T.tr/id/b)

Kalla: Saya The Real Vice President

2008-12-01T07:30:00.003+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dinilai mantan Ketua PP Muhammadiyah Sayfiie Ma`arif sebagai ''the real president'', dan penilaian tersebut ditanggapi dingin oleh Wapres dengan mengemukakan bahwa dirinya adalah ''the real vice president'' sesuai amanat konstitusi.

Wapres mengatakan bahwa apa yang dilakukannya selama ini hanyalah dalam rangka membantu tugas-tugas presiden, sehingga hanya sebagai ''the real vice president.''

''Saya, Jusuf Kalla adalah the real vice president. UUD 1945 mengatakan wapres itu bertugas membantu presiden. Justru sangat salah kalau wapres tidak bekerja. UUD berbunyi begitu,'' kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan usai shalat Jumat di Sekretariat wapres di Jakarta, Jumat (28/11).

Wapres mengatakan, apa yang dilakukannya dan yang kemudian diapresiasi Syafii merupakan bagian dari upayanya menjalankan arahan, keputusan, dan apa yang disepakati presiden. ''Tidak ada yang lebih. Cara saja yang mungkin berbeda. Kalau soal cara, susah diubah,'' ujar Yusuf Kalla.

Untuk tugas-tugas sebagai wapres, ia mengaku mengerjakan dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan umumnya terinci dan juga harus kerap memastikan setiap keputusan presiden jalan.

''Aceh, misalnya. Presiden setuju damai. Maka kita damaikan. Beras minta ditingkatkan, ok, kita lakukan. Tidak ada yang lebih dari itu. Soal komentar dan pendapat Pak Syafii, tentu saya tidak bisa katakan apa-apa. Saya the real membantu,'' ujarnya. (T.ww/toeb/b)

Kadin: Hak Konstitusi Pengusaha Ternodai

2008-12-01T07:24:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Corporate Social Responsibility dikembalikan sebagai tanggung jawab sosial lingkungan atau moral dan bukan merupakan tanggung jawab hukum perusahaan.

Wakil Ketua Umum Kadin Haryadi B Sukamdani menilai, hak konstitusi pelaku usaha dapat dirugikan akibat kewajiban sukarela dalam program CSR dijadikan kewajiban pokok perusahaan.

''Hari ini, Jumat (28/11) Kadin mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 74 Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas karena dapat menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisien,'' tutur Haryadi B Sukamdani.

Ia mengatakan, CSR merupakan tanggung jawab korporasi dan sudah diatur dalam UU sektoral seperti UU pertambangan, UU lingkungan dan perundangan lainnya sehingga akan kontraproduktif dengan iklim usaha di Indonesia.

''Kadin bukannya menolak tapi justru mendukung program korporasi ini namun yang dikhawatirkan adalah ini akan menjadi mandatory, sehingga pemikiran dalam pasal ini seolah-olah menggeser kewajiban pemerintah,'' ujarnya.

Haryadi menegaskan, program CSR seperti perbaikan lingkungan ataupun pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah dan bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha.

''Kadin menginginkan pasal ini dicabut karena kalau ingin direvisi terlalu sulit karena ayat ini memang bermasalah dalam perumusannya dimana pada waktu rapat terakhir tentang pasal ini, Kadin tidak dilibatkan,'' ungkapnya.

Haryadi mengkhawatirkan, peraturan ini akan segera disadur oleh pemerintah daerah melaui peraturan daerah yang memanfaatkan pasal ini untuk mengambil manfaat dari perusahaan sebagai kewajiban pokoknya.(T.Ve/id/c)

SKB 4 Menteri akhirnya Direvisi

2008-11-28T14:18:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Pemerintah merespon tuntutan serikat pekerja dan buruh untuk merevisi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri khususnya Pasal 3 yang memunculkan persepsi dan pemahaman yang berbeda.

Acuan penetapan upah minimum yang semula adalah pertumbuhan ekonomi dibuat menjadi tingkat inflasi.

''Isi pasal 3 direvisi. Semua berbunyi, gubernur dalam menetapkan upah minimum tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional direview atau disempurnakan menjadi, gubernur dalam menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan tingkat inflasi,'' ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dalam jumpa pers usai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (27/11) malam.

Erman menngatakan, SKB Empat Menteri tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU lainnya. SKB yang ditandatangi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Dalam Negeri dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan dunia usaha dan kelangsungan para pekerja.

''SKB dibuat agar tidak terjadi PHK massal sebagai dampak dari krisis ekonomi,'' ujar Erman.

Terkait tuntutan para buruh yang telah melakukan unjuk rasa, Menko Polhukam Widodo AS mengemukakan, pemerintah mendengar apa yang menjadi tuntutan para buruh.

Mengenai unjuk rasa, sejauh tidak melakukan aksi kekerasan sah-sah saja dilakukan karena dijamin dalam undang-undang.

Rapat kabinet paripurna berlangsung tujuh jam dengan fokus pembahasan update masalah nasional terkait krisis keuangan global baik dari sisi politik keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

Presiden juga memaparkan hasil pertemuannya di KTT Asem (Beijing, China), G-20 (Washington, AS), dan KTT APEC (Lima, Peru).

Jumpa pers dilakukan Menko Polhukam Widodo AS karena Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani harus segera berangkat ke Tokyo, Jepang untuk menjajaki sumber-sumber pembiayaan untuk mengamankan dan membuat APBN 2009 lebih mantap.

Menko Kesra Aburizal Bakrie tidak ikut dalam sidang kabinet paripurna karena sedang sakit. Dalam jumpa pers, Gubernur BI Boediono mengemukakan, pemerintah dan otoritas moneter akan terus bekoordinasi di tengah gonjang-ganjing ekonomi global untuk membuat langkah menjadi terpadu.

''APBN 2008 sejauh ini aman, baik dari pembiayaan, penerimaan, dan sasaran. APBN 2009 akan dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan BI dan pemerintah akan disinkronkan agar pertumbuhan ekonomi tetap memadai dan jangan sampai turun terlalu besar,'' ujar Boediono.

Menurut Boediono, pemerintah ingin menggunakan kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, inflasi, kurs mata uang, dan suku bunga akan dijaga stabilitasnya. Boediono memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat tahun 2009. Besaran pelambatannya sedang dihitung oleh BI.

''Mengikuti pola 2004, pelambatan itu akan disertai dengan turunnya investasi pada triwulan pertama 2009 karena semua investor menunggu kepastian hasil Pemilu. Namun, tingkat spending di luar APBN cukup besar seperti tahun 2004. Uang beredar di masyarakat akan meningkat menjelang Pemilu 2009,'' ujarnya. (T.Ys/id/a)

SBY: Krisis Jangan Diatasi dengan Banyak Regulasi

2008-11-28T14:16:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi global hendaknya tidak sampai menghalangi inovasi para pelaku pasar .

Krisis ekonomi global yang bermula dari Amerika Serikat ini dikatakan Kepala Negara terjadi akibat perkembangan produk finansial yang telah melebihi kemampuan regulasi pemerintah.

''Sangat mudah mengatakan solusi dari masalah ini adalah mengeluarkan regulasi, regulasi, dan regulasi. Tetapi regulasi yang berlebihan juga akan membunuh semangat kreativitas dan inovasi yang merupakan kebutuhan pasar agar bisa terus berkembang,'' katanya pada pidato dalam forum ketiga Parlemen Asia di Gedung Nusantara IV DPR-RI, Kamis (27/11).

Dalam pidato berahasa Inggris tersebut, Presiden Yudhoyono mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi krisis, jangan sampai menimbulkan masalah lain yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

''Regulasi yang dibutuhkan adalah regulasi yang lebih efektif. Kita harus memiliki regulasi yang seimbang dengan kebutuhan pasar agar bebas berkembang dan kreatif,'' ujar Kepala Negara seraya menambahkan untuk itu diperlukan desain baru sistem keuangan dunia yang dapat menyeimbangkan peraturan dan perkembangan pasar finansial.

Menyangkut pertemuan G-20 yang baru berakhir di Washington DC, Presiden mengatakan pertemuan tersebut tidak saja penting namun juga bersejarah karena telah mengakui peran penting Asia dalam tata ekonomi global.

Untuk itulah Presiden mengingatkan agar pemimpin negara Asia berusaha menghasilkan terobosan pada perundingan putaran Doha Desember 2008 mendatang.

''Terobosan dalam perundingan Doha pasti membutuhkan dorongan politik pada tingkat tertinggi,'' kata Presiden.

Forum Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) adalah organisasi parlemen negara-negara Asia yang bekerjasama erat untuk mewujudkan perdamaian dunia, dan diikuti 210 peserta dari 25 negara Asia.

Pertemuan APA pertama dilaksanakan di Bangladesh pada 1999, dan pada forum ketiga di Jakarta, APA membahas berbagai isu seperti energi, ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah politik, sosial dan budaya di wilayah Asia. (T.tr/Ys/toeb/b)

Pemerintah Siapkan Regulasi Food Estate

2008-11-28T14:14:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Perikanan, Bayu Krisnamurthi, mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang regulasi Food Estate (investasi sektor pangan).

''PP tersebut nantinya diharapkan dapat menindaklanjuti besarnya minat investor melakukan investasi dalam sektor pangan di Indonesia, dan saat ini penyusunan regulasi food estate sudah mencapai sekitar 90%,'' kata Bayu Krisnamurthi di gedung depkeu Jakarta, Kamis (27/11).

Namun, regulasi food estate yang awalnya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), nantinya diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian (PMP). Hal ini disebabkan, penyusunan PP memerlukan waktu yang lebih lama.

''Memang akan lebih kuat jika regulasi tersebut menggunakan PP, namun kita upayakan substansi PMP akan sama dengan PP,'' katanya.

Ditambahkannya, regulasi Food Estate akan menyangkut berbagai hal seperti luas maksimum lahan dan ketentuan berapa lama investor boleh berusaha untuk tanaman pangan itu.

Selain itu, dalam regulasi itu nantinya akan diatur apakah para pelaku usaha besar yang melakukan kegiatan di lahan tanaman padi bisa mendapatkan pupuk bersubsidi subsidi atau tidak.

Diharapkan, penyusunan regulasi dapat segera diselesaikan, sehingga dapat dilaksanakan pada 2009. Karena, Food Estate tidak hanya untuk menunjang swasembada pangan selain padi, jagung, kedelai, singkong, sehingga tanaman yang dikembangkan juga untuk pengembangan keperluan lain seperti bio energi.

Menurutnya, daerah untuk investasi pangan diutamakan berada di luar Jawa di mana lahan masih tersedia cukup luas.(T.Ia/toeb/b)

Putri Mathilde Ternyata Bertandang ke Bogor

2008-11-28T14:12:00.001+07:00

Bogor, Kominfo Newsroom -– Putri Mathilde, istri Putra Mahkota Kerajaan Belgia Pangeran Philippe, mengunjungi Kota Bogor, Senin (22/11), dalam rangkaian lawatannya ke Indonesia selama lima hari pada Sabtu (22/11) hingga Rabu (26/11) kemarin.

Di kota Kota Hujan ini, Putri Mathilde mengunjungi lembaga keuangan mikro Baytul Ikhtiar, di Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Kunjungan Putri Belgia ke Bogor, merupakan bagian dari kunjungannya selama lima hari ke Indonesia bersama suaminya, Pangeran Philippe. ''Di Bogor, Putri melakukan penjajagan pada salah satu lembaga keuangan mikro,'' kata Sophie, koordinator kunjungan Putri Mathilde ke Kota Bogor.

Putri yang bernama lengkap Mathilde Marie Christiane Ghislaine d`Udekem d`Acoz tersebut, tampak tertarik menyaksikan kegiatan ibu-ibu pengurus dan anggota koperasi Baytul Ikhtiar, yang anggotanya adalah ibu-ibu dari keluarga berpenghasilan rendah.

Putri Mathilde tampak memperhatikan semua rangkaian simulasi transaksi peminjaman uang oleh anggota di Koperasi Baytul Ikhtiar, di rumah salah seorang warga di RT 02/RW05 Kelurahan Kebon Pedes.

Duta PBB untuk Tahun Internasional Kredit Mikro ini juga sempat berdialog dengan salah seorang anggota yang dibantu oleh penerjemah.

Ia juga melihat-lihat hasil usaha kaum ibu penerima kredit mikro dari Koperasi Baytul Ikhtiar, seperti produk makanan, minuman, sayur-mayur, dan kerajinan tangan.

Direktur Program Koperasi Baytul Ikhtiar, Mulyadi Hasan, mengatakan, Baytul Ikhtiar adalah koperasi yang memberikan bantuan kredit kepada ibu-ibu dari keluarga berpenghasilan rendah. Konsepnya diadaptasi dari lembaga perbankan rakyat, Grameen Bank di Burma, yang sukses meraih hadiah nobel.

Sejak didirikan pada 1993, Majelis Ikhtiar Baytul Mall yang mengakomodir keberadaan ibu-ibu tersebut telah melayani lebih dari 6.500 peminjam aktif dari rumah tangga berpenghasilan rendah di Jawa Barat.

Saat ini total penyaluran pinjaman sekitar Rp45 miliar, dengan tingkat risiko sekitar 0,85 persen. Besaran bantuan yang disalurkan mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 5 juta per nasabah.

Kunjungan Putri Mathilde ke Bogor, merupakan bagian dari lawatannya bersama Pangeran Philippe selama lima hari ke Indonesia, dalam rangka penjajagan kerja sama bisnis antara Belgia dan Indonesia Dalam kunjungannya tersebut, Pangeran Philippe didampingi oleh Putri Mathilde serta 81 orang pengusaha Belgia. (kotabogor.go.id/toeb)

Pangeran Philipe Minta Kepastian Hukum Investasi di Jabar

2008-11-28T14:11:00.001+07:00

Bandung, Kominfo Newsroom -– Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengharapkan Belgia dapat meningkatkan investasinya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, dan usia 40 tahun hubungan bilateral Indonesia-Belgia dapat menjadi modal besar untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang terutama ekonomi dan budaya.

''Saya harap dalam situasi krisis global saat ini, Belgia meningkatkan investasinya karena dampak krisis di Belgia tidak terlalu besar dirasakan dibandingkan disini,''kata Gubernur Heryawan dalam jumpa pers usai menerima kunjungan Putra Mahkota Kerajaan Belgia, Pangeran Philippe, di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (25/11).

Kunjungan Pangeran Philippe dan Putri Mathilda ke Indonesia dilakukan dalam rangka kunjungan bisnis dan memastikan investasi Belgia di Indonesia berjalan baik. Dalam pertemuan dengan Gubernur Jabar, Pangeran Philippe meminta adanya kepastian hukum.

Menanggapi permintaan tersebut, Ahmad Heryawan memberikan jaminan tersebut sesuai dengan porsinya sebagai gubernur.

Kepada tamunya, Pemprov Jabar menawarkan investasi apa saja yang bagus di Jawa Barat. Potensi wisata dan industri merupakan unggulan bila para pengusaha Belgia mau menanamkan investasinya di Jabar. Indonesia sebagai negara demokrasi akan terus memperbaiki diri untuk meningkatkan perekonomian, sehingga pemodal asing akan lebih mudah berinvestasi.

Sementara itu, Pangeran Philippe menyatakan nyaman dan terkesan dengan suasana di Kota Bandung. Ia juga menyatakan terima kasih atas sambutan yang hangat dari warga Jawa Barat dalam kunjungannya ke beberapa kota.

Hal ini disebutnya akan semakin mempererat hubungan baik antara Belgia dan Indonesia. Ia berjanji akan membawa warganya untuk berkunjung ke Jawa Barat sebagai turis.

Dalam kesempatan ini, Pangeran Philippe mengundang Gubernur Jabar untuk berkunjung ke negaranya, dan undangan tersebut disambut baik Ahmad Heryawan karena Jabar harus belajar banyak dari Belgia terutama dalam hal teknologi dan kebudayaan.

''Pelajaran yang bisa kita ambil adalah dalam hal kemajuan teknologi. Belgia termasuk negara maju dalam semua bidang. Kita harus belajar banyak dari mereka,'' ujarnya. ( jabar.go.id/toeb)

Doctor Kayama dkk Mengandung Bahan Berbahaya

2008-11-27T11:50:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui investigasi dan pengujian laboratoriumnya menemukan 27 merek kosmetik mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang dilarang dalam kosmetik yakni mercuri, asam retinoat, zat warna Rhodamin (merah K.10) dan merah K.3.

''Pengguna an bahan tersebut dalam kosmetik dapat membahayakan kesehatan dan dilarang digunakan sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri kesehatan No. 445/menkes/per/v/1998 tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik dan keputusan Kepala POM tentang kosmetik,'' kata Kepala BPOM, Husniah Rubiana Thamrin Akib, kepada pers di Jakarta, Rabu (26/11).

Mercuri (Hg) atau biasa disebut air raksa termasuk dalam logam berat berbahaya, sehingga dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian mercuri dapat menimbulkan perubahan warna kulit, yang akhirnya akan menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit.

''Kulit menjadi alergi, iritasi, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal, gangguan perkembangan pada janin, bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat meyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker),'' ujarnya.

Adapun bahaya penggunaan asam retinoat dapat meyebabkan kulit kering, rasa terbakar, teratogenik atau kecacatan pada janin. Sementara bahan pewarna K.10 dan merah K.3 (Rhodamin) merupakan zat warna sintesis yag umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Rhodamin dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

Oleh karena itu, kata Husniah, untuk melindungi masyarakat dari resiko tersebut BPOM telah menginstruksikan kepada produsen, importir dan distributor untuk melakukan penarikan produk tersebut dari peredaran dan memusnahkannya.

Kegiatan memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar adalah melanggar UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar Rp.100.000.000.

Kegiatan tersebut juga melanggar UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2 miliar.

Berkait an dengan hal tersebut BPOM juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli dan menggunakan kosmetik yang disebutkan berbahaya, diantaranya:

doctor kayama whitening day cream,
doctor kayama whitening night cream,
MRC putri salju cream,
MRC PS crystal,
Blossom day cream,
blossom night cream,
cream malam,
Day cream vit E herbal,
Locos anti flek vit E herbal,
night cream vit. E herbal,
kosmetik ibu sari,
krim malam,
Meei Yung putih,
Meei Yung kuning,
New Rhody special putih,
New rhody special kuning,
Shee Na Whitening Pearl Cream,
Ally Cake 2 in ! Eye Shadow,
Baolish Eye Shadow,
Cameo make up kit 3 in 1 Two way cake dan Multi Eye Shadow,
Cressida Eye Shadow,
KAI eyes shadow dan blush on,
Meixue Yizu Eye Shadow,
Nuobeier blush on,
Nuobeier pro make up blusher, dan
Sutsyu eye shadow.

(T. Jul/toeb/b

PP Guru Terbit Akhir 2008

2008-11-26T10:06:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Pemerintah menyatakan optimis bahwa peraturan pemerintah (PP) tentang Guru yang segera diterbitkan sebelum akhir tahun 2008 sebab pada prinsipnya sudah tidak ada permasalahan yang mendasar untuk itu kecuali hanya masalah waktu saja.

''Tidak ada permasalahan di tingkat teknis maupun keuangan sehingga PP tersebut siap untuk ditandatangani oleh Presiden. Namun, kita tahu bahwa presiden beberapa pekan terakhir melakukan perjalanan ke luar negeri,'' kata Sekjen Depdiknas Dodi Nandika usia acara peringatan Hari Guru Nasional 2008 di Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut Dodi, tahapan untuk menyelesaikan peraturan pemerintah tentang guru dilakukan dengan kajian yang matang karena menyangkut profesi guru yang harus ditata secara baik sehingga memang dibutuhkan waktu berbulan-bulan.

Sementara itu, di tempat yang sama Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Baedhowi, mengatakan, sebagai profesional guru seharusnya juga ikut memahami permasalahan yang sedang dihadapi.

''Pemerintah merespon secara positif apa yang menjadi aspirasi guru. Bahkan PP-nya sendiri akan segera diterbitkan, malah kandungan dari peraturan pemerintah itu sudah kita laksanakan misalnya sertifikasi guru dan sebagian guru sudah menerima tunjangan profesi,'' kata Baedhowi.

Karena itu, seharusnya guru-guru juga menyadari dan melihat sudah ada komitmen pemerintah terhadap guru dengan melaksanakan sebagian dari materi-materi yang ada dalam peraturan pemerintah tentang guru tersebut, katanya.(T.Ad/ toeb/b)

Menkeu: Melukai Publik, Saya Kejar Kemanapun

2008-11-26T07:25:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Menko Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandaskan dia akan menjaga kepentingan publik dan bertanggungjawab terhadap setiap kebijakan yang ditetapkannya.

''Kalau ada yang melukai kepentingan publik, saya akan kejar kemanapun,'' kata menteri yang kerap disebut Bu Ani dalam ''Investor Summit'' di Jakarta, Selasa (25/11).

Sri lalu mengajak investor dan para pelaku pasar untuk mendukung pemerintah mengatasi krisis karena krisis hanya bisa segera diatasi asal semua pihak bekerjasama dan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah.

''Ini bukan kondisi yang mudah. Kalau anda mendukung saya, maka saya akan emban amanat dan kepercayaan tersebut sampai jabatan saya berakhir,'' katanya.

Menkeu mengaku optimistis bahwa dampak krisis global bisa segera diatasi jika masyarakat mempercayai kebijakan yang ditempuh pemerintah. ''Ibarat dua sisi mata uang, antara pemerintah dan masyarakat harus ada saling percaya,'' katanya.

Menkeu juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berpikir jernih karena pemerintah terus mengerahkan seluruh instrumen dan kebijakan untuk meminimalkan dampak krisis global yang bersumber dari Amerika Serikat itu.

Gejolak di Bursa Saham Indonesia selama ini, disebutnya sebagai tidak lepas dari imbas krisis global dan menjamin bahwa pemerintah memperhatikan keadaan ini dengan kebijakan-kebijakan yang fokus sehingga investor tidak perlu khawatir.

''Ini bukan suasana mudah. Saya terus menerus bekerja tanpa lelah. Apapun kami lakukan,'' katanya.

Dia berjanji bahwa pemerintah tidak akan mengecewakan kepercayaan investor pasar modal meskipun pemerintah kadang harus mengambil keputusan yang sulit yang sesungguhnya juga diambil berdasarkan pertimbangan, rasional dan pikiran jernih. (Antara/toeb/Id)

BSN: Pengguna SNI Baru 20 Persen

2008-11-25T11:08:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyatakan angka penggunaan standar nasional Indonesia (SNI) di Tanah Air masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, yakni baru mencapai 20% dari total 6.835 SNI.

Kepala BSN Bambang Setiadi di sela-sela seminar nasional Standardisasi di Jakarta, Senin (24/11) mengatakan angka 20% itu merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2007 yang diselenggarakan sesuai permohonan instansinya.

'' Angka ini seharusnya meningkat lebih banyak karena di negara lain penggunaannya cukup besar, bisa 50%-60%, bahkan di Jerman mencapai 100%. Kami sedang pelajari kenapa di Jerman itu bisa efisien, setiap standar yang dikeluarkan langsung diaplikasikan,'' katanya.

Bambang menyatakan BSN menghadapi sejumlah kendala dalam mendorong penerapan SNI oleh pelaku industri dan masyarakat mengingat jumlah SNI yang terlalu banyak, yaitu 6.835 standar. Karena itu, pihaknya berencana menarik SNI yang sudah tidak layak.

''Kami sudah sampaikan hal ini kepada Menteri Perindustrian dan nanti dengan Menteri Pekerjaan Umum, harapannya mereka mendukung,'' ujarnya.

Melalui langkah abolisi ini, menurut dia, BSN mengharapkan jumlah SNI dapat dikurangi sehingga lebih terseleksi dan lebih berkualitas. Selain itu, pihaknya akan mendorong instansi pemerintah meningkatkan pemakaian produk ber-SNI dalam pengadaan barang sesuai dengan Keppres No 80 Pasal 40 ayat 3.

''Kalau Keppres ini digunakan sungguh-sungguh, ini akan menandai bangunnya sektor riil. Kami sudah mulai, tahun depan kami akan berusaha sungguh-sungguh, semua pengadaan barang di BSN menggunakan produk ber-SNI,'' jelasnya.

BSN saat ini gencar melakukan sosialisasi mengenai SNI, baik ke pemerintah daerah, universitas, sekolah dasar, hingga terjun ke masyarakat langsung guna memasyarakatkan pemakaian produk ber-SNI. ''Ini semua karena kita harus habis-habisan. Kami harapkan dalam beberapa tahun mendatang angka penggunaan ini dapat meningkat hingga 50%.'' (T.Ys/toeb/c)

Indostar II Mengorbit Tahun Depan

2008-11-24T09:54:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom – Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) bersama Media Citra Indostar (MCI) akan meluncurkan satelit Indostar II pada 17 Maret 2009, guna meningkatkan pelayanan bagi dunia penyiaran di Indonesia sekaligus memberikan peluang yang lebih besar bagi para pelaku bisnis kontent.

''Paling tidak bagi Depkominfo ini dapat mendorong sekaligus memfasilitasi agar industri broadcast bisa tumbuh lebih baik,'' kata Menteri Komunikasi dan Informatika M. Nuh kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/11).

Proses pembangunan satelit Indostar II dilakukan di Boeing Satellite System di Los Angeles, Amerika Serikat, memakan waktu 20 bulan, sementara peluncuran akan dilakukan di kota Baikonour, Kazakhsatan.

Jika satelit sudah diluncurkan maka kemampuan kanal yang akan dimiliki di Indonesia menjadi semakin banyak, dan kalau itu terjadi maka peluang industri konten juga akan semakin besar.

Cakupan satelit, disebutnya, tidak hanya di Indonesia tapi bisa ke negara-negara lain seperti Filipina, India, China, Malaysia dan negera-negara sekitarnya.

Sementara itu, Rudi Tanoesoedibjo, Dirut PT MNC Sky Vision, Indovision Group menjelaskan, satelit Indostar II yang menghabiskan dana sekitar US$300 juta merupakan penerus satelit Indostar I yang luncurkan sejak tahun 1997 dan akan habis masa operasinya pada 2008 mendatang.

''Satelit ini kelanjutan yang pertama dan memiliki kapasitas dua kali lipat dibanding satelit sebelumnya. Satelit ini diperkirakan akan melayani 100-150 chanel,'' ujarnya.

Rudi Tanoesoedibjo mengatakan, kapasitas transponder Ku-band sebanyak 10 buah, dua kali kapasitas satelit indostar 1 dengan daya pancar lebih besar. Juga tersedia Ku-band sebanyak 12 buah yang diarahkan ke India dan 10 buah ke arah Indonesia dan Taiwan.

''Dengan kekuatan ini, saya yakin banyak industri penyiaran lokal maupun luar negeri akan berinvestasi ke satelit Indostar II,'' kata Rudi Tanoesoedibjo seraya menyebutkan sampai saat ini sekitar 10 kanal luar negeri telah mengajukan proposal. (T.Ys/toeb/b)

Koperasi dan UKM Dapat Dana Bergulir

2008-11-24T09:51:00.002+07:00

Cirebon, Kominfo Newsroom -– Sebanyak 19 koperasi dan 16 Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Kota Cirebon, Jawa Barat, mendapat pinjaman modal bergulir dana Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK–IPM) Kota Cirebon Tahun 2008.

Bantuan yang diperoleh melalui kegiatan pengembangan pusat inkubasi bisnis KUKM tahun anggaran 2008 ini, bertujuan untuk membantu mengelola dan mengembangkan usahanya agar dapat berjalan dengan baik secara terus-menerus serta memudahkan bagi KUKM untuk mendapat permodalan.

''KUKM dapat mengelola dan memanfaatkan sesuai program kerjanya, pengembangan usahanya, serta tata cara pengembalian pinjaman,'' kata Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon, Sidik Bumita di kantornya, Kamis (20/11).

Menurut Sidik, bantuan yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Barat tersebut, untuk 6 koperasi masing-masing menerima Rp 50 juta, sedangkan dana hasil angsuran KUKM penerima pinjaman modal bergulir PPK-IPM tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp 435 juta diperuntukan bagi 16 koperasi dengan nilai pinjaman Rp 20 juta hingga Rp 30 juta, dan 13 UKM dengan nilai pinjaman antara Rp5 juta – Rp10 juta.

Penyerahan bantuan permodalan tersebut langsung diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Hasanudin Manap, selaku Ketua Satlak PPK-IPM Kota Cirebon. (jabarprov.go.id/toeb)

Uang Sedan Timor Masuk ke Depkeu

2008-11-21T14:43:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Meneteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan kepada Bank Mandiri untuk mencairkan seluruh rekening sebesar Rp1,225 triliun, yang terkait dengan penjualan aset PT. Timor Putra Nasional (TPN) kepada PT. Vista Bella Pratama (VBP).

''Dana tersebut merupakan jaminan kredit, karena itu sebagai bentuk pengamanan keuangan negara, maka pada tanggal 27 Agustus 2008 kami memerintahkan bank mandiri untuk mencairkan dana tersebut,'' kata Sri Mulyani di gedung Depkeu Jakarta, Jumat (29/8).

Menurut nya, dana tersebut merupakan hasil penjualan aset TPN yang dilakukan oleh BPPN kepada VBP, dan dana sebesar Rp1,225 triliun itu merupakan jaminan kredit TPN kepada Bank Mandiri yang telah dialihkan kepada BPPN/Menteri Keuangan.

Selain itu, karena berkaitan dengan pengamanan keuangan negara, dan langkah yang diambil Menkeu tersebut sudah didukung sepenuhnya oleh Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada kesempatan yang sama, Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan bahwa pencairan dana tersebut sudah mempertimbangkan segala aspek, termasuk aspek hukum.

''Sejak Kamis (28/8) pukul 23.00 WIB dana tersebut sudah pindah ke rekening Menkeu, dan proses tersebut sudah clear dari gugatan,'' katanya.(T.Ia/toeb/c)

Nuh: Cyber Crime Tak Boleh Ditangani Secara Ad Hoc

2008-11-21T14:19:00.001+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Menteri Komunikasi dan Informastika M. Nuh mengatakan, kasus cyber crime yang banyak terjadi saat ini tidak boleh ditangani secara ad hoc, karena penanganan kasus secara responsif dan insindental hanya akan menimbulkan persoalan baru.

''Kita tidak ingin persoalan itu ditangani secara ad hoc. Jadi kalau ada persoalan bingung menyelesaikan, nanti lupa lagi. Itu nanti akan banyak menimbulkan persoalan,'' katanya disela-sela breakfast meeting dengan operator telekomunikasi di Jakarta, Jum’at (21/11).

Untuk itu, Depkominfo telah mempersiapkan empat model penanganan guna mengantisipasi kasus cyber crime, pertama pembentukan insitusi untuk mengawasi secara terus menerus lalu lintas dunia maya.

Kedua penguasaan teknologi oleh staf lembaga Depkominfo dan bekerjasama dengan sektor lain, agar cyber crime bisa ditangani para ahli yang memiliki kemampuan tinggi di bidang teknologi.

''Perlu pendekatan penanganan yang sekelas. Kalau kemampuan penjahat nilai A, maka kita harus lebih dari itu. Kalau tidak kita akan kalah,'' katanya.

Model antisipasi ketiga yaitu dengan mempersiapkan regulasi untuk membatasi ruang gerak pelaku kejahatan ini serta mekanisme pemberian sanksi kepada para pelaku.

Terakhir dengan cara mewujudkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi kasus cyber crime dengan cara memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mengakses informasi dari blog yang memuat informasi cyber crime tidak akan memiliki manfaat apapun.

Di tempat yang sama, satuan unit cyber crime Mabes Polri AKBP Adi Hartono mengatakan, polisi kini tengah gencar melakukan pengungkapan sejumlah cyber crime diantaranya kasus pemuatan komik Nabi Muhammad SAW.

Untuk kasus ini, polisi tengah melakukan investigasi awal namun mengalami kesulitan mengungkap pemilik server karena server dan blog berada di luar negeri.

''Untuk mengungkap ini butuh proses panjang, karena di luar negeri blog merupakan wadah komunikasi, sehingga di sana bebas dan tidak ada delik hukum,'' katanya. (T.Ys/id/b)

BPS: Prospek Bisnis Triwulan IV Lebih Baik

2008-11-20T16:15:00.002+07:00

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Prospek bisnis pada triwulan IV 2008 bakal lebih baik daripada triwulan sebelumnya, terutama pada keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

''Ini sangat mengejutkan, tapi inilah yang kami rekam dari para pengusaha. Memang ini baru ekspektasi dan bukan realisasi,'' kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, di Jakarta, Senin (17/11).

Rusman Heriawan menambahkan, data yang diperoleh dari survei bersama BPS dan Bank Indonesia pada 2.500 pengusaha di beberapa kota besar juga menyebutkan bahwa sektor industri serta sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor dengan prospek bisnis ke depan terendah.

Sementara untuk triwulan III, Rusman Heriawan mengatakan hasil survei yang dilakukan pada sekitar awal Oktober itu memperlihatkan prospek bisnis yang lebih baik dibanding triwulan II.

Sektor yang memperlihatkan prospek bagus pada triwulan III ini, katanya, adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor transportasi dan telekomunikasi.

Sementara itu ekonomi Indonesia tumbuh 6,1 persen pada triwulan ketiga dibanding periode yang sama tahun lalu, terdorong oleh tingginya pertumbuhan ekspor, investasi dan konsumsi, meski semua berada pada tren melambat.

Rusman Heriawan mengatakan, jika dibanding dengan triwulan sebelumnya, maka laju pertumbuhan ekonomi tercatat 3,5 persen. (Antara News/id/toeb)

Lamongan Beralih ke Lampu Jalan Ber-Tenaga Surya

2008-11-20T16:12:00.002+07:00

Lamongan, Kominfo Newsroom -– Untuk melakukan penghematan energi dan menggunakan energi yang terbaharui, Pemkab Lamongan melakukan inovasi lewat penggunaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga matahari (solar cell).

Dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2009, telah diusulkan tiga lokasi sebagai pilot project pemasangan PJU solar cell tersebut, kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lamongan Aris Wibawa di kantornya, Senin (17/11).

Pilot project LPJU solar cell tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Lamongan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka penghematan energi dan penggunaan energi alternatif.

''I ni adalah upaya nyata dari Bupati Lamongan Masfuk untuk peduli dengan krisis energi yang saat ini sedang terjadi. Jika ini bisa sukses terwujud, seperti yang sering disampaikan Bupati Masfuk, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Bukan hanya bagi generasi sekarang tapi juga bagi generasi mendatang,'' katanya.

Ketiga lokasi tersebut masing-masing adalah pintu masuk gapuro Soko/Glagah, Sukobendu/Gondang dan Donoyo/Deket. Di Soko/Glagah selain LPJU solar cell juga akan dibangun sebanyak 11 unit LPJU shodium di pintu masuk gapuro dengan usulan anggaran mencapai Rp 220 juta.

Kemudian LPJU solar cell di Sukobendu/Gondang sebanyak 17 unit dengan usulan anggaran sebesar Rp 140 juta dan terakhir pemsangan LPJU solar cell di Dinoyo/Deket sebanyak 5 unit dan 2 unit LPJU shodium dengan usulan anggaran sebesar Rp 120 juta.

Aris menjelaskan, selain dari sisi penggunaan energi alternatif, jika program ini bisa terwujud, dan ketika nantinya semua PJU di Lamongan telah berganti dengan PJU tenaga matahari, maka Pemkab Lamongan tidak perlu lagi repot-repot memikirkan biaya PJU biasa. (www.jatim.go.id/jul/toeb)

Dephub Operasikan Dua Kapal Navigasi

2008-11-20T16:00:00.001+07:00

Surabaya, Kominfo Online -- Departemen Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut Dephub akan mengoperasikan dua unit kapal navigasi, yakni Kapal Negera (KN) Bimasakti Utama dan KN Andromeda.

Dua unit kapal ini dioperasikan guna meningkatkan kinerja armada kapal negara kenavigasian, yang pada akhirnya menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia

Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal, pada acara terima kapal negara kenavigasian KN Bimasakti Utama dan KN Andromeda, di Kantor Distrik Navigasi Klas Surabaya, Jumat (14/11) mengatakan, Dephub terus berupaya menambah sarana dan prasarana di bidang kenavigasian.

' 'Ini sebagai langkah nyata dalam peningkatan sarana. Tahun ini, Dephub telah membangun empat unit kapal negera kenavigasian. Kapal-kapal itu terdiri dari satu unit kapal Induk Perambuan (Bouy Tender Vessel) yaitu KN Bimasakti Utama dan tiga unit kapal Bantu Perambuan (Aid Tender Vessel) yaitu KN Andromeda, KN Alphard, dan KN Alnilam,'' ujarnya.

Pemban gunan empat kapal itu dilaksanakan di galangan kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya, dengan biaya dari dana pinjaman dan hibah Pemerintah Belanda melalui program ORET (Ontwikkelings Relevante Exportransactive) dengan kontraktor Damen Shipyards Belanda.

Nilai kontrak pembangunan kapal tersebut sebesar 36.200.000 euro. Sementara penandatangan kontrak pembangunan kapal navigasi ini dilakukan dua negara antara pemerintah Indonesia dengan Damen Shipyard Gorinchem Belanda sebagai kontraktor.

''J adi, kapal ini dikerjakan di Indonesia, materialnya didatangkan dari Belanda. Sepenuhnya dibuat oleh putra-putri Indonesia,'' ujarnya.

Saat ini Ditjen Perhubungan Laut Dephub mempunyai 61 kapal negara kenavigasian yang ditempatkan di UPT kenavigasian dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).

Kapal-kapal itu berfungsi untuk berbagai hal, yakni melakukan pemasangan, pemeliharaan, perawatan, dan pengamatan/inspeksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), suplai logistik untuk pengoperasian SBNP, gilir tugas (applosing) Penjaga Menara Suar (PMS), kegiatan survey lokasi, survei alur dan pelintasan serta bantuan SAR dan tugas pemerintahan lainnya. (www.d-infokom-jatim.go.id/mul /id)

Indonesia siap resmikan Sistem Peringatan Dini Tsunami.

2008-11-19T15:27:00.001+07:00

Bertepatan dengan acara kegiatan Pusat Informasi Riset Bencana Alam - PIRBA Ristek dalam ajang “International Conference on Tsunami Warning” bertajuk “Towards Safer Coastal Communities” 12 s/d 14 NOV bertempat di Bali, maka Kementerian Riset dan Teknologi RI akan melaksanakan peresmian Sistem Peringatan Dini Tsunami untuk Indonesia yang dibangun selepas mega bencana Tsunami 26 Desember 2004 yang merengut nyawa 220.000 lebih orang tewas selain 121.000 korban hilang.

Sistem Peringatan Deteksi Dini Tsunami mengintegrasikan serangkaian perangkat instrumen yang mengaplikasikan teknologi canggih yaitu:
Akselerometer - alat deteksi untuk memonitor kejadian gempa, Tide Gauges - alat untuk memonitor perubahan tinggi permukaan air laut, Buoy - alat untuk memonitor perubahan tekanan air & alat pendeteksi ketinggian gelombang muka laut yang terapung dengan ditambatkan didasar laut, dan operasi satelit : baik dengan aplikasi GPS yang berperan dalam mendeteksi data pergerakkan deformasi permukaan lempeng bumi maupun aplikasi yang menjalankan fungsi saluran komunikasi yang benar-benar: “reliable” serta “real time”.
Keseluruhan bekerja sistem terkini diprogram untuk bekerja presisi dalam hitungan selang waktu secepat 4 (empat) menit untuk dapat mengeluarkan suatu peringatan Tsunami yang valid yang menjadi tanggung jawab oleh BMG : Badan Meteorologi Geofisika sebagai institusi pada puncak komando warning centre dalam sistem operasi & sekaligus menjadi tempat peluncuran INA-TEWS di Jakarta oleh Presiden RI 11 NOV besok. Sistem Peringatan Dini Tsunami saat kini telah siap diresmikan menunjukkan kemajuan yang demikian signifikan dalam peningatan hal kecepatan waktu deteksi peringatan ancaman bahaya Tsunami, berhubung ketika pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 2005 waktu kecepatan deteksi yang didapatkan adalah 20 menit.
Pada pekan sebelum peluncuran resmi operasional INATEWS : Tsunami Early Warning System untuk Indonesia terlebih dahulu telah diujicobakan simulasi mitigasi bencana tahapan final langsung di lapangan yakni pada kota pelabuhan yang terlanda mega bencana dahsyat akhir tahun 2004 yl yakni : Lhoksemaue di Propinsi NAD Aceh.

Sistem Peringatan Dini Tsunami RI yang berjalan secara multi-years mulai dari t.a 2005 s/d 2009. dirancang untuk diintegrasikan dalam jaringan sistem deteksi Tsunami Asia-Pacific meliputi 18 negara di seputar Samudera Hindia dan Pasifik. Oleh karenanya pengembangan sistem TEWS ini dibangun dengan bantuan kerja sama Internasional a.l : Institusi NOAA - AS dan Pusat Deteksi Tsunami Pacific TEWS berpusat di Honolulu, Hawaai AS. Disamping program kerjasama ilmiah dari negara Asia-Pasifik a.l: Australia, Jepang, India, Malaysia, serta Thailand.
Sedangkan dalam lingkup Internasional bersama negara Jerman ilmuwan Indonesia melakukan riset bersama dalam forum Germany-Indonesia : GI-TEWS yang melibatkan institusi a.l : Helmholtz Centre Potsdam German Research Center for Geosciences (GFZ), Alfred Wegener Institute for Polar und Marine Research in the Helmholtz Association.

Dalam Konferensi Internasional di Bali akan menampilkan pembicara a.l: dari Mr. Eddie Bernanrd dari institusi NOAA Amerika Serikat, Prof. Kenji Satake dari Universitas Tokyo Jepang, Hiro Kanamori pakar Seismic Monitoring dari Universitas Caltech, Pasadena - AS, dan sederet ahli dari instansi Pemerintah yang terlibat dalam mengelola tugas penanganan deteksi dini Tsunami beserta mitigasi penanggulangan bencana nasional dan kalangan ilmuwan dari Perguruan Tinggi yakni: BMG, BPPT, LIPI, Bakornas PBP, Bakosurtanal, Lapan, dan ITB.

Sumber: Up-dates situs ristek-go-id. / Rizal AK.

Ancaman kerusakkan pendengaran pada kalangan muda usia masa kini.

2008-11-19T15:25:00.001+07:00

Awas !!! Dengarlah atau perhatikan baik-baik... Kalangan ilmuwan EU - European Union mewanti-wantikan bahwa saat ini terdapat puluhan juta kalangan muda usia di seluruh dunia yang terancam menderita kerusakkan pendengaran secara dini berhubung kebiasaan mendengarkan perangkat pemutar musik digital : mp3 player dengan volume terlalu kencang rata-rata selama lebih dari 5 jam per minggu.

Diperkirakan diseluruh dunia total ada 50 juta hingga 100 juta orang gemar mendengarkan musik lewat perangkat hiburan digital mobile berukuran mungil layaknya: mp3 player. Sebagian besar diantaranya adalah kaum muda usia yang kerasukkan kegemaran mendengarkan musik sehari-hari secara terus-menerus lewat saluran earphone dan malahan lebih parah lagi sering kali menyetel volume suara dengan amat kencang : melebihi 89 desibel atau diatas ambang batas volume kencang yang dapat diterima indra pendengaran manusia. Dan kegemaran ini berjalan sehari-hari dengan tanpa menyadari akan ancaman bahaya yang tengah mengintai yakni kerusakkan pendengaran permanen secara dini pada usia muda.

Kalangan ahli EU menggariskan batasan tingkat suara hingga senilai 89 db dengan lama waktu durasi 5 jam perminggu sebagai aktivitas mendengarkan musik yang dipandang aman. Sedangkan apabila memasang musik melebihi ambang batas aman diatas dapat terancam kerusakkan permanen pada pendengaran yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat : 5 tahun.
Kehilangan pendengaran adalah sejenis gangguan yang terjadi secara bertahap dan tanpa gejala rasa sakit dari awal terjadinya, sehingga banyak orang yang menjadi abai akan ancamannya. Walau memang ada kekecualian pada sebagian orang yang dapat mengalami gejala gangguan suara yang terdengar mendengung tidak lazim dalam telinga yang mirip gejala sakit vertigo dan dikenali sebagai ”tinnitus” atau terkadang disebut gejala gangguan penyakit ”meniere” merujuk kepada ahli penyakit THT berkebangsaan Perancis Meniere yang merumuskannya untuk pertama kali pada abad XIX.

Kekuatiran akan segera munculnya generasi budek ---alias telinga tuli--- yang disuarakan ilmuwan Eropa bagi generasi iPod masa kini sesungguhnya sempat pernah pula tercetus pada awal tahun 1980-an saat perangkat pemutar musik fenomenal walkman keluaran Sony merajai dunia hiburan sejagat sejak mid 1970-an.
Disamping meluasnya peredaran perangkat mp3 player maka disisi lain konvergensi teknologi IT pun kini menjadikan aplikasi musik digital semacam mp3 player kini lazim menjadi piranti kelengkapan ponsel yang bahkan diunggulkan bernilai jual tinggi guna menarik pasaran target kalangan pengguna telepon sekaligus penggemar musik: kalangan usia muda / ”ABG” yang sesuai perkembangan usia memang cenderung gemar akan hiburan mendengarkan musik secara personal dan mobile. Perangkat mp3 player mulai dari yang paling keren : ”cool” model iPod keluaran Apple hingga produk jenis murahan ”tiruan mirip iPod” yang kebanyakan produksi China kini gampang ditemukan dan seolah menjadi seperangkat alat pelengkap wajib dalam aktivitas kehidupan sehari-hari diantara kaum muda ”ABG” di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Dan yang belum lama berselang yakni pada Desember akhir tahun yl Peneliti Dean Garstecki, ahli audio dari Northwestern University, AS mengungkapkan wanti-wanti serupa di atas berdasar atas riset terhadap perilaku kalangan usia muda di AS yang memiliki kebiasaan menyumpalkan earphone dan menyetel volume dengan kencang. Dalam temuan yang mengagetkan bahkan didapat berhubung banyak kalangan muda yang seolah terbiasa atau ”asik-asik aja” mendengarkan musik dari mp3 player lewat headset audio padahal setelan suara ternyata sedemikian kencang hingga mencapai nilai: 110 dB - 120 dB !
Bandingkan dengan sederet data sbb :
- 120dB : gelegar suara konser musik rock.
- 60 dB : bercakap secara normal.
- 20 dB : bicara berbisik-bisik.

Sssh... dengarlah atau perhatikan baik-baik, sebelum terlambat segalanya !

Sumber: Ragam info web. / Rizal Achtung.